Rusunawa Marunda Kini Banjir Peminat

Jakarta, Kompas - Rumah Susun Sewa Marunda kini kebanjiran peminat. Akibat banyaknya peminat, pengisian rumah akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan rumah.

Hingga Selasa (29/1), sedikitnya 719 korban banjir di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mendaftar sebagai penghuni. Namun, jumlah rumah yang siap baru 200 unit dan menyusul 300 unit lain yang menunggu pemasangan instalasi listrik dan air.

Selain instalasi dasar, sebagian unit juga belum dilengkapi fasilitas sebagaimana dijanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti televisi, meja kursi, kasur, kompor, dan kulkas. Oleh karena itu, penghunian dilakukan bertahap sesuai kesiapan rumah.

Dinas Perumahan DKI Jakarta mencatat, sebanyak 10 blok di Rusun Marunda sudah terisi, termasuk 7 blok yang terisi sebelumnya. Permintaan warga yang ingin pindah ke rumah susun terus meningkat dari hari ke hari. Namun, banyak unit yang belum bisa ditempati.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Novizal mengatakan, dari 15 blok yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 10 blok di antaranya sudah penuh.

”Satu blok ada 100 unit, jadi 1.000 unit sudah terisi penuh. Sisanya, 5 blok atau 500 unit, belum bisa ditempati karena belum ada fasilitas air dan listrik,” katanya.

Perbaikan 500 unit akan dilakukan setelah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikucurkan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota sudah menerima laporan tentang banyaknya warga yang kini berniat pindah ke Rusun Marunda. ”Kami akan turun langsung supaya Rusun Marunda penuh semuanya,” ujarnya.

Tindak pungutan liar

Jokowi juga mengaku sudah mendengar laporan ada oknum yang melakukan pungutan liar. Ia menyatakan akan menyelidiki hal itu. Namun, Jokowi membantah informasi yang menyebutkan oknum tersebut adalah pengelola rumah susun.

”Saya sudah tahu (laporannya). Kami sedang mencari siapa oknumnya. Kalau ketahuan orang dalam, langsung hilang orangnya,” ujar Jokowi.

Sejumlah penghuni menyatakan, oknum pengelola memungut biaya pada proses pendaftaran, perpanjangan izin sewa, dan memfasilitasi alih sewa dengan tarif ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Praktik kotor itu dilakukan sebelum era Jokowi-Basuki. (FRO/MKN)