Basuki: Semua Rusun akan Menjadi BLUD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan mengubah status seluruh rumah susun dari unit pelayanan teknis (UPT) menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dengan begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang merekrut pegawai rusun non-PNS.

Ditemui di Balaikota Jakarta, Basuki mengungkapkan, dengan cara ini, para penghuni rusun akan mendapat penghasilan lebih. Caranya dengan menjadi pegawai di rusun tersebut, baik menjadi petugas kebersihan, petugas perawatan, dan lain sebagainya.

"Orang berpenghasilan rendah tetap kita masukin, kan bisa kerja jadi petugas kebersihan misalnya," kata Basuki, Rabu (31/1/2013).

Selain itu, dimungkinkannya Pemprov DKI merekrut pegawai rusun non-PNS juga dapat menyiasati kemungkinan adanya penghuni yang menunggak biaya sewa. Meski ongkos sewanya relatif murah, sekitar Rp 400.000, namun akan menjadi beban berat bagi warga yang berpenghasilan rendah.

"Satu blok punya halaman dan kita tanam lima ribu pohon mangga. Penghuni bisa bekerja, ada penghasilan di situ," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga bertekad menguasai 49 persen saham PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara). Dengan begitu, Pemprov DKI dapat leluasa merekomendasikan penghuni untuk bekerja di KBN yang akan dibangun di dekat rusun Marunda.