Kompas.com - 18/02/2013, 21:02 WIB
Penulis Hamzirwan
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

    

JAKARTA, KOMPAS.com- Dialog sosial tetap menjadi kunci keharmonisan hubungan industrial. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera memperkuat Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dengan mengocok ulang perwakilan serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan hal ini di Jakarta, Senin (18/2/2013). Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) forum dialog resmi tiga pihak dari asosiasi pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah, yang setiap unsur diwakili 15 orang.

Pengkajian ulang perwakilan unsur LKS Tripnas dibutuhkan agar benar-benar mencerminkan representasi organisasi asal sehingga keputusan yang dibuat didukung anggotanya.

"LKS Tripnas dibutuhkan untuk menyamakan persepsi dan membangun kepercayaan dalam kedudukan seimbang demi kepentingan bersama," kata Muhaimin.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ruslan Irianto Simbolon, pemerintah mencari formula terbaik untuk lebih mengefektifkan LKS Tripnas. Irianto mengatakan, unsur keterwakilan dan mekanisme kerja akan diperkuat.

Dialog hubungan industrial terancam macet setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengancam menarik diri dari LKS Tripnas tahun 2012.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sikap yang didukung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini merupakan bentuk protes pengusaha terhadap pemerintah yang mengabaikan rekomendasi LKS Tripnas saat membuat kebijakan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir mendukung pembenahan LKS Tripnas. Mudhofir menilai, susunan keanggotaan kental unsur subjektivitas.

Hasil verifikasi terakhir, hanya 10 dari 33 provinsi yang mengirimkan data. "Kalau sampai Maret tidak ada hasil verifikasi, kami akan menarik anggota kami di LKS Tripnas," kata Mudhofir.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menegaskan, pemerintah harus menjalankan verifikasi keanggotaan serikat buruh sebelum menetapkan anggota LKS Tripnas. Pemerintah juga harus menata ulang aturan dan tujuan kerja LKS Tripnas.

Supaya semua orang tahu jelas tugas dan kewajiban mereka sehingga Tripnas ini efektif. "Saya harap perwakilan serikat buruh bukan mereka yang berpolitik," kata Sofjan.    

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.