Sistem Rujukan Belum Tertata
Jakarta, Kompas -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam seminar ”Perubahan Lingkungan dan Strategi Rumah Sakit Nirlaba di Indonesia” di Jakarta, Selasa (19/2), mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang coba menghubungkan seluruh kelurahan di DKI dengan kabel optik. Sistem ini diharapkan juga bisa menghubungkan semua fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit di Jakarta.
Jika sistem tersebut sudah terbangun, upaya pencarian rumah sakit (RS) rujukan cukup dilakukan melalui sistem informasi yang bisa menampilkan ketersediaan tempat tidur atau ruang perawatan seluruh RS di Jakarta. ”Jadi, RS asal yang mencarikan rumah sakit rujukan, bukan keluarga pasien,” ujarnya.
Sistem ini juga akan dihubungkan dengan nomor panggilan gawat darurat 119. Data ini juga bisa diakses pengelola ambulans sehingga dapat membawa pasien gawat darurat ke RS terdekat yang punya layanan.
Dalam seminar, sejumlah RS mengeluhkan membeludaknya pasien ke rumah sakit sejak Kartu Jakarta Sehat (KJS) diluncurkan. Bahkan, tak jarang keluarga pasien mengintimidasi petugas. Pasien juga banyak yang tidak mau tahu bahwa fasilitas yang tersedia di RS terbatas.
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar Menteri Kesehatan segera mengaudit beberapa rumah sakit di Jakarta terkait kasus meninggalnya Dera. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak KPAI M Ihsan mengatakan, ada indikasi tak benar yang terlihat dari pengajuan rujukan pengobatan yang tidak dapat dipenuhi oleh beberapa RS besar akibat terbatasnya ruang perawatan.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati, Selasa kemarin, memanggil perwakilan delapan RS yang diminta merawat Dera. Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Kesehatan Kemenkes Akmal Taher, Dien menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi berbagai isu seputar meninggalnya Dera.
”Ini tidak ada hubungannya dengan status pasien yang menggunakan KJS. Bayi Dera dalam kondisi khusus dan perlu alat khusus, yaitu NICU. Dari delapan rumah sakit yang dihubungi RS Zahira, ada yang tidak memiliki NICU. Ada juga yang memiliki NICU, tetapi penuh,” kata Dien.
Dien menambahkan, dari segi pembiayaan, tidak ada masalah. Pasien dari kelas apa pun akan diperlakukan sama. Jika memerlukan NICU, harus diberikan. Hal senada disampaikan Akmal. Menurut Akmal, dari delapan RS itu, tidak ada yang meminta uang muka kepada orangtua Dera.
Keduanya mengakui, jumlah NICU di Jakarta masih sangat minim, yaitu 143 unit yang tersebar di Jakarta Pusat (45 unit), Jakarta Utara (14), Jakarta Barat (33), Jakarta Selatan (16), dan Jakarta Timur (35). Idealnya, jumlah NICU sebanyak 1-3 persen dari angka kelahiran.
Dari delapan RS yang dihubungi, empat RS, yaitu RS Budhi Asih, RS St Carolus, RS Asri, dan RS Tria Dipa, tidak punya NICU. ”Di RSCM ada 10 NICU, tetapi penuh. Ada tiga pasien yang mestinya dirawat di NICU terpaksa hanya dirawat di UGD karena memang penuh,” kata Akmal.
Ke depan, lanjut Akmal, sangat logis menambah kapasitas NICU. Namun, penambahan tidak sekadar alat, tetapi juga tenaga andal, seperti dokter spesialis dan perawat yang mahir menangani anak dalam kondisi gawat. Dien menargetkan, minimal di setiap RSUD memiliki NICU.
Pemerintah Provinsi DKI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjalin kerja sama memperbaiki infrastruktur pendukung program KJS. Kedua pihak sepakat menambah jumlah tenaga medis, membangun sistem rujukan, menentukan jenis obat, dan jenis penyakit pasien peserta KJS.
”Lebih baik terlambat memperbaiki sistem pendukung daripada tidak sama sekali. Perbaikan ini penting untuk mengendalikan penggunaan anggaran sehingga tidak jebol karena tingginya tagihan klaim RS,” tutur Kepala Bidang Kesejahteraan Anggota IDI Jakarta Kartini, Selasa di Jakarta.
Pemprov DKI, kata Kartini, belum menyebut jumlah dokter untuk memperkuat pelayanan di tingkat puskesmas. ”Kerja sama ini baru kami bicarakan hari Senin. Nota kerja sama sedang kami selesaikan,” katanya.(MZW/NEL/FRO/NDY/WIN/ART)
Terpopuler
Now Trending
