Ganjil-Genap Jokowi Tak Didukung Transportasi Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com — Gagasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo perihal program kebijakan nomor polisi ganjil-genap yang rencananya diberlakukan pada Maret 2013 di DKI Jakarta dinilai tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Dampak dari kebijakan tersebut, jutaan orang yang masuk Ibu Kota setiap hari akan "melepas" kendaraan dan bergantung pada sarana transportasi yang ada.

"Kita tidak hanya bicara di Jakarta, tetapi di Jabodetabek. Kita bicara sekitar 4,5 juta (orang) perjalanan yang masuk setiap hari. Dengan kebijakan ini, akan ada 2 juta orang yang terkena dampak," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/2/2013).

Danang mengatakan, perkembangan pertumbuhan moda transportasi di Jakarta, khususnya untuk mendukung kebijakan ganjil-genap, dinilai belum mampu menampung dampak kebijakan itu, baik dilihat dari segi penambahan rute maupun sarana transportasi yang tersedia.

"Paling tidak dibutuhkan sekitar 10.000 bus baru on top dari sekarang untuk bisa mengakomodasi 2 juta orang itu. Itu yang penting, evaluasi betul dari program ini sebelum dijalankan," ujar Danang.

Dalam suatu acara dengar pendapat persoalan ganjil-genap, pernah disampaikan kepada Gubernur agar terlebih dahulu mendorong dari segi transportasi. Baru setelahnya, program ganjil-genap bisa dijalankan di DKI Jakarta.

"Namun, kalau dimulai dengan ganjil-genap secara politik, akan berpengaruh pada Pak Gubernur. Di satu sisi juga akan berdampak pada masyarakat," kata Danang.

Pengawasan lemah, rawan pelanggaran

Selain sarana transportasi yang dinilai belum siap, Danang mengkhawatirkan efek berantai dari penerapan kebijakan ganjil-genap bisa berdampak pada kepatuhan masyarakat berlalu lintas. Apabila kebijakan tersebut berlaku tanpa persiapan, lanjutnya, pelanggaran oleh pengendara kendaraan bisa saja terjadi.

"Misalnya, dengan memalsukan pelat nomor atau dengan memalsukan stiker ganjil-genap. Saya sangat khawatir untuk perlakukan pelanggarannya," kata Danang.

Danang juga menanggapi mengenai tidak memungkinkannya pengawasan aparatur kepolisian dari segi jumlah personel berbanding dengan jumlah kendaraan yang ada dengan penerapan kebijakan tersebut.

"Itu yang akan menjadi taruhannya kalau meletakkan program. Secara kredibilitas tinggi, tetapi rendah pengawasan," ujarnya.

Perlu "public hearing"

Di satu sisi, ucap Danang, Pemprov DKI juga harus meninjau dari segi mobilitas masyarakat Jakarta dari penerapan kebijakan tersebut. Pemprov DKI diminta melihat apa kebijakan tersebut berimplikasi terhadap mobilitas masyarakat, hak asasi dalam berkendara, dan perekonomian Jakarta, khususnya.

Demi mengurangi kemacetan, kebijakan tersebut, menurut dia, tetap perlu dilakukan public hearing. Sosialiasi kebijakan tersebut bisa berupa detail persis mengenai program ganjil-genap.

"Saya pernah menyarankan ganjil-genap perlu persiapkan lebih matang. Waktu itu saya usulkan enam bulanlah dari sekarang dengan dialog publiknya. Sekarang ini informasi detail belum, seperti titik dan wilayah mana saja akan diberlakukan ganjil-genap," kata Danang.

Sebelumnya, Jokowi pernah menyebut kebijakan ganji-genapnya sebagai salah satu upaya "radikal" mengatasi kemacetan Jakarta. Kebijakan tersebut sendiri diakui Jokowi bakal menuai pro dan kontra.

"Ada yang pro ada yang kontra. Nanti semuanya terus ditampung. Kalau tidak ada kebijakan radikal seperti ini, penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta tidak akan rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, tahun lalu.