Demo, Buruh PT DI Konvoi dari Bandung ke Jakarta

BANDUNG, KOMPAS.com — Kira-kira 300 buruh PT Dirgantara Indonesia (DI) yang tergabung dalam SP-FKK PTDI, Senin (4/3/2013) pagi, berangkat dari Bandung ke Jakarta menuju Gedung DPR-RI. Mereka berniat menyuarakan aspirasi terkait tuntutan penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Massa buruh ini akan menempuh jarak ratusan kilometer dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor lengkap dengan atribut-atribut unjuk rasa. Rombongan yang sebelumnya melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kota Bandung itu rencananya akan melalui rute Bandung-Cimahi-Puncak-Bogor-Depok.

Kelompok buruh tersebut juga dipastikan akan bertambah jumlahnya. Pasalnya, buruh PT DI yang tinggal di daerah barat telah menunggu di kawasan Kota Baru Parahyangan untuk bergabung dalam rombongan konvoi.

Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab lapangan dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi SP-FKK PT DI, Muhamad Sidarta, setiba di Jakarta, rombongan akan menginap dan menggelar doa bersama di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan.

Keesokan harinya, massa buruh PT DI bergabung bersama ribuan buruh BUMN lainnya di Gedung DPR-RI untuk menunggu hasil dari pemanggilan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan oleh Komisi IX DPR-RI, terkait dengan masalah alih daya di dalam BUMN, Selasa (5/3/2013) besok.

"Malam harinya, akan digelar doa bersama untuk mendoakan para pejabat negara dan pemerintah, semoga dibukakan hati dan nuraninya agar peduli terhadap persoalan kesejahteraan," ujar Muhamad saat ditemui di depan Gedung DPRD Kota Bandung sebelum berangkat.

Para buruh tersebut juga menyesalkan ketidakhadiran Meneg BUMN Dahlan Iskan pada dua undangan pemanggilan oleh Komisi IX DPR-RI beberapa waktu sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 dan 27 Februari 2013 lalu. Jika pada pemanggilan ketiga Dahlan Iskan tidak juga datang, kata Muhamad, ribuan buruh BUMN akan menggelar rapat terbuka tepat di depan gerbang Gedung DPR-RI.

"Kami meminta Menteri BUMN bisa menyikapi dengan cerdas dan piawai sehingga permasalahan outsourcing di BUMN bisa terselesaikan," ujarnya.

Agenda pembahasan rapat terbuka tersebut di antaranya adalah meminta Meneg BUMN Dahlan Iskan untuk memberikan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi buruh dengan menghormati undangan DPR-RI dan memperhatikan aturan perundangan yang berlaku.

Dahlan Iskan juga diharapkan memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dan cerdas harapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar BUMN dapat memberikan manfaat bagi pekerja lingkungannya. Bahkan, para buruh juga mengancam akan melakukan pemanggilan paksa jika Dahlan Iskan tidak juga menghadiri undangan pemangilan DPR-RI untuk ketiga kalinya.

"Kalau perlu, kita melakukan pemanggilan paksa dan melakukan mogok massal. Tapi, kita sangat tidak berharap hal tersebut terjadi," seru Muhamad.