Jokowi: Jangan Studi Lagi, Langsung Kerjakan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta semua pihak terkait tidak lagi menyibukkan diri dengan melakukan studi soal pembangunan dan pengembangan transportasi angkutan massal di Jakarta serta wilayah penopang. Ia menegaskan, saat ini langkah yang harus ditempuh adalah mengeksekusi proses pembangunan transportasi tersebut sesuai masterplan di Jabodetabek.

"Studinya sudah banyak, dan enggak perlu studi-studi lagi. Yang paling penting langsung dikerjakan, dilaksanakan, tetapi tetap mengacu pada masterplan transportasi massal Jabodetabek," kata Jokowi, menanggapi paparan yang dilakukan Kementerian Perhubungan, Senin (4/3/2013), di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memberikan paparan tentang masterplan transportasi massal di Jabodetabek. Paparan itu disampaikan di depan Jokowi dan kepala dinas terkait, serta pihak yang mewakili daerah-daerah penyangga.

Dalam masterplan Kemenhub, angkutan massal di Jabodetabek akan terintegrasi pada 2020. Untuk jalur darat, Kemenhub akan membangun 30 trayek busway dan 15 trayek bus pengumpan dengan prediksi jumlah penumpang mencapai 2,7 juta setiap hari. Guna menopang jumlah penumpang itu, akan disediakan 738 bus gandeng dan 169 bus tunggal.

Selain itu, infrastruktur penopang lain juga masuk dalam masterplan Kemenhub, yakni pembangunan koridor busway, fasilitas park and ride, fasilitas integrasi antar-moda, dan fasilitas pejalan kaki serta pengendara sepeda. Fasilitas terintegrasi itu akan ada di 17 lokasi, dan park and ride yang ada saat ini akan ditambah lagi di sembilan lokasi baru.

Sementara itu, untuk yang berbasis rel, total jaringan kereta api di Jabodetabek saat ini membentang sepanjang 170,2 kilometer dan dalam masterplan akan diperpanjang menjadi 585 kilometer untuk diintegrasikan dengan busway, kereta bandara, dan juga mass rapid transit (MRT). Anggaran pembangunannya berasal dari Pemerintah Pusat sekitar Rp 109 triliun, dan investasi swasta sekitar Rp 191 triliun.

Menanggapi itu, Jokowi enggan mengambil pusing. Ia memilih untuk mendorong semua pihak melakukan percepatan dalam mewujudkan pengembangan dan pembangunan transportasi massal seperti yang direncanakan. Ditargetkan, semua masterplan Kemenhub, baik darat maupun yang berbasis rel, akan mulai dikerjakan pada tahun ini dan akan rampung pada 2020.

"Apa yang kita rencanakan, kita lakukan percepatan. Mau pakai APBN, APBD, atau investor swasta silakan. Yang penting sisi pelayanan harus segera diwujudkan, jangan hanya bicara rencana-rencana terus, harus segera diwujudkan," ujarnya.