Kriteria Kampung Deret Menurut Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membeberkan kriteria daerah yang tepat untuk disentuh program Kampung Deret. Kriteria tersebut nantinya dijadikan landasan pihaknya merencanakan, mengevaluasi, dan akhirnya mengimplementasi.

"Pertama kawasan kumuh, kedua lahannya tidak dalam sengketa, penduduk menyetujui ditata, disiapkan konsolidasi lahannya, baru dikerjakan," ujar Jokowi di sela-sela jalan santai di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Di sisi lain, pihaknya akan mempersiapkan sistem pengerjaan Kampung Deret tersebut. Antara lain dengan membuat Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari perangkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW demi mendukung program itu. Nantinya mulai dari sosialisasi hingga pembayaran akan dikerjakan oleh pokja tersebut.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan fungsi kontrol secara terus-menerus, terutama terkait alokasi anggarannya.

Hal itu, lanjut Jokowi, dilakukan agar anggaran sekitar Rp 40 miliar yang dialokasikan untuk penataan kampung tepat sasaran dan berguna bagi warga miskin. "Kita buka semuanya. Apa sih yang belum kita buka, gaji saya sudah dibuka, honor saya buka, tunjangan saya buka, operasional saya buka, anggaran buka kan, anggaran semua bisa dilihat secara detail seperti apa," kata Jokowi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan 95 RW di Jakarta yang akan dijadikan Kampung Susun Deret. Hal ini digunakan untuk mempercepat penataan kampung kumuh. Program Kampung Deret Susun ini akan menjadi program unggulan Pemprov DKI di tahun 2013.