Basuki: Konsep Kampung Deret Selesai Empat Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun konsep pembangunan kampung deret di kawasan kumuh ataupun kawasan rawan kebakaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan bahwa penyusunan konsep tersebut akan rampung dalam empat bulan.

"Kita lagi susun, kita ingin empat bulan bisa selesai," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (11/3/2013).

Basuki mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar kawasan yang kerap terjadi kebakaran segera menjadi proyek percontohan pembangunan kampung deret. Oleh karena itu, kawasan yang akan dijadikan percontohan kampung deret itu terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, karena kerap mengalami kebakaran.

Basuki mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan waktu empat bulan itu untuk mendiskusikan bagaimana dapat menurunkan dana dan seluruh persiapan lain. Apabila konsep tersebut bisa rampung, maka pembangunannya bisa direalisasikan dengan segera. "Anggarannya saya tidak tahu. Mungkin dalam bentuk bantuan sosial dengan membentuk komunitas masyarakat," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan 95 RW di Jakarta yang akan dijadikan kampung susun deret. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penataan kampung kumuh. Program kampung susun deret ini akan menjadi program unggulan Pemprov DKI pada tahun 2013.

Ada beberapa kriteria untuk mengubah suatu kawasan permukiman menjadi kampung deret, yaitu kawasan kumuh, lahannya tidak dalam sengketa, penduduk menyetujui untuk ditata, dan dapat memenuhi upaya konsolidasi lahan. Kriteria tersebut nantinya dijadikan landasan oleh pemerintah untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan rencana tersebut.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI akan membuat kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari perangkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Pokja ini melakukan berbagi tugas mulai dari sosialisasi hingga pembayaran dana penataan kampung dari Pemprov DKI Jakarta kepada warga.

Pemprov DKI akan berupaya melakukan fungsi kontrol secara terus-menerus, terutama terkait anggaran penataan kampung yang diberikan kepada warga. Alokasi anggaran pada setiap kepala keluarga (KK) sekitar Rp 40 juta, yang digunakan untuk penataan kampung agar tepat sasaran dan berguna bagi warga miskin.