DKI Siapkan Dokter Keluarga

”Kami sedang memetakan komposisi penduduk dengan sebaran dokter. Dengan demikian, pelayanan kesehatan bisa merata,” kata Yudhita.

Menguntungkan

Basuki berkeyakinan, model pelayanan seperti ini menguntungkan pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan dokter. Pasien tidak perlu datang ke puskesmas karena sudah ada dokter keluarga di lingkungannya. Sementara itu, dokter keluarga mendapat keuntungan jika warga yang menjadi tanggung jawabnya sehat.

Model pelayanan ini ditargetkan bisa diterapkan dalam waktu dekat ini. Untuk sementara, Pemprov DKI juga tidak akan memberikan syarat terlalu ketat bagi calon pasien. Basuki yakin tidak banyak orang kaya mau menerima pelayanan kesehatan dasar ini.

Kepala Bidang Kesejahteraan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Kartini mendukung program ini. Menurut dia, pembentukan dokter keluarga semestinya sudah dilakukan sejak lama sehingga pelayanan kesehatan bisa dilakukan di awal persoalan. Program mencegah orang sakit sesungguhnya juga sudah lama ada, tetapi dalam pelaksanaannya, penanganan kesehatan lebih banyak dilakukan secara kuratif.

”Saya berharap sekarang bukan lagi wacana, melainkan benar-benar dilaksanakan. Tindakan preventif dengan mencegah orang sakit jauh lebih penting daripada mengobati,” kata Kartini.

Transparansi APBD

Dalam rangka transparansi anggaran, Pemprov DKI juga, kemarin, mulai memasang poster informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013.

Poster-poster itu, menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, akan dipasang di kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan pos rukun warga (RW).

”Inilah keterbukaan, inilah transparansi. Ada penjelasan detail sampai ke tingkat kelurahan,” kata Jokowi sambil membentangkan dua contoh poster di hadapan wartawan.