Pemprov DKI Genjot Kerja Direksi MRT

jakarta, kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggenjot kerja direksi PT Mass Rapid Transit. Setelah merombak direksi, pekan lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI meminta mereka menghadiri serangkaian rapat. Mereka diminta segera mengumumkan pemenang tender dan memasang tiang pancang bulan ini.

”Saya ingin semua selesai bulan ini. Soal harga tiket bisa mengacu penjelasan (direksi) sebelumnya, tetapi itu belum final. Jika bisa serendah mungkin agar dapat dijangkau warga,” kata Gubernur DKI Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Senin (25/3).

Direksi baru PT Mass Rapid Transit (MRT) menghadiri rapat mulai dari pagi hingga petang hari di Balaikota. Mereka bertemu Gubernur DKI, Wakil Gubernur, dan sejumlah pejabat Pemprov DKI di ruang berbeda.

”Saya belum bisa komentar banyak. Kini, saya masih buka-buka dokumen. Saya ingin kerja cepat karena pimpinan meminta cepat,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami.

Dia dilantik bersama tiga direksi lain, yakni Direktur Konstruksi M Nasir, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Alberth Farah, dan Direktur Keuangan Tuhyat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin direksi baru sanggup bekerja cepat. Pengumuman pemenang tender, tinggal melanjutkan tahapan sebelum mereka dilantik. Dia meminta direksi baru tidak ragu meneruskan tahapan proyek yang ada, termasuk mengumumkan pemenang tender.

Pada akhir September 2012, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengumumkan, paket proyek bawah tanah senilai Rp 4 triliun-Rp 4,5 triliun siap ke proses berikutnya. Kandidat pemenang tender untuk paket proyek ini adalah perusahaan Jepang, Shimitzu, yang bekerja sama dengan perusahaan konstruksi Obayashi, Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi. Kandidat berikutnya, konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company yang bekerja sama dengan Hutama Karya Join Operation. Rencananya, pemenang tender proyek ini diumumkan 11 Oktober 2012. Namun, sampai sekarang, pemenang tender belum diumumkan.

Inovasi pendanaan

Sejumlah kalangan mengharapkan direksi PT MRT Jakarta yang baru mampu membuat inovasi pendanaan. Hal ini diperlukan untuk meringankan beban pemerintah mengembalikan pinjaman dan biaya operasional.

”Salah satu kendala proyek pembangunan sistem angkutan umum massal adalah pendanaan,” kata pengamat transportasi Harun al-Rasyid Lubis, dosen Institut Teknologi Bandung.

Menurut dia, infrastruktur angkutan massal membutuhkan dana besar sehingga di awal pembangunan banyak negara berkembang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Di sisi lain, sebagai proyek sektor sosial harus membuat tarif terjangkau warga. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari tarif dan properti, tidak mungkin menutupi keseluruhan biaya operasi.

”Keterbatasan sumber pendanaan tambahan harus diadakan melalui inovasi fiskal. Dana khusus ini dihimpun dari beragam sumber dan pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut menikmati manfaat pelayanan angkutan umum,” ujarnya.

Dana khusus ini dapat diambil dari properti dan lahan yang dipakai, retribusi dampak pembangunan, dan bea pegawai perusahaan. Pemilik lahan, properti, dan bisnis serta ritel di sepanjang jalur dan stasiun MRT, misalnya, dapat dikenai bea untuk menutupi sebagian biaya operasi angkutan umum. ”Semua inovasi ini masih asing, sehingga perlu diatur dalam kebijakan fiskal,” kata Harun.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mengatakan, pembangunan MRT dapat dioptimalkan dengan menerapkan jalan berbayar, menaikkan pajak bahan bakar, menaikkan ongkos pendaftaran kendaraan, dan memprioritaskan layanan kereta api dan transjakarta sebagai feeder MRT. (ARN/NDY)