Basuki Beri Sinyal Pembatalan Penghapusan BOP

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan sinyal untuk tidak melanjutkan rencana menghapus biaya operasional pendidikan atau BOP untuk sekolah negeri di Jakarta.

Basuki mengatakan, hingga saat ini, Pemprov DKI masih akan memberikan BOP kepada sekolah-sekolah. "Masih sama-sama kok kayak yang dulu. Waktu itu kan, memang kita berpikir bagaimana sekolah swasta bisa mendapatkan BOP juga," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Basuki menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyatakan bahwa anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) hanya senilai Rp 300.000 per siswa, sedangkan jumlah siswa di DKI Jakarta mencapai 1,6 juta orang. Dari total jumlah tersebut, jika digunakan untuk 42 persen siswa miskin, dana KJP tidak akan cukup untuk membiayai 42 persen siswa miskin tersebut.

"Kalau kita gunakan ada 42 persen orang miskin, berarti KJP kita tidak cukup. Makanya, kita tegaskan untuk menempelkan pengumuman di sekolah-sekolah terkait KJP agar kontrol warga menjadi tambah kuat," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, BOP memiliki keleluasaan operasional pendidikan. Artinya, sekolah juga memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana BOP.

Ia mengatakan, pada umumnya maksimal 25 persen dana BOP digunakan untuk pendidikan sekolah dan 15 persen untuk alat tulis. Dengan adanya dana BOP tersebut, siswa dari keluarga tidak mampu bisa sekolah dan mengenyam pendidikan karena pemerintah daerah wajib memberikan akses pendidikan gratis bagi warganya.

"Sekolah swasta juga diberikan keleluasaan sehingga sebenarnya anak tidak mampu tidak usah membayar iuran sekolah. Toh uang iuran itu untuk operasional pendidikan, honorer, dan guru," kata Taufik.

Hingga saat ini, Dinas Pendidikan DKI masih terus mengkaji wacana evaluasi dana BOP itu walaupun Basuki memberi target akhir Maret untuk memutuskan evaluasi BOP. Bahan kajian Dinas Pendidikan DKI itu antara lain terkait biaya, partisipasi masyarakat, regulasi, mekanisme, dan sebagainya. Taufik mengatakan, dinasnya juga akan selalu melaporkan berbagai progres kajian tersebut.