PKL Stasiun Mengadu ke Wantimpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Enam orang perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan pedagang di stasiun, mendatangi Dewan Pertimbangan Presiden. Mereka datang mengadukan nasib mereka yang kios-kiosnya dibongkar oleh pihak PT KAI untuk penataan stasiun.

Perwakilan tersebut ditemui Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan. Menurut Albert, seharusnya PT KAI membicarakan atau bermusyawarah dulu dengan pihak pedagang sebelum membongkar kios-kios tersebut. Sebab, sebenarnya para pedagang yang berjualan di 95 stasiun yang berada di Jabodetabek sudah setuju dengan adanya penataan.

"Setelah mendengarkan, Watimpres menganjurkan adanya sosialisai antara PT KAI dengan pedagang," ujar Albert di gedung Watimpres, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Albert meminta PT KAI menghentikan dahulu pembongkaran kios-kios yang berada di dalam stasiun, sampai adanya mediasi antara PT KAI dan pedagang.

"Watimpres akan pikirkan dialognya akan digelar di mana. Tapi yang penting dihentikan dulu pembongkarannya," ujarnya.

Sementara Edy Halomoan Gurning, Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta menuturkan, selain para pedagang setuju untuk dilakukan penataan, para pedagang-pedagang tersebut merupakan pedagang yang sah. Mereka membayar uang sewa, mempunyai surat bangunan yang diterbitkan oleh PT KAI.

"Ada beberapa kios yang masa sewanya habis pada Januari 2013, dan tidak boleh diperpanjang. Tapi ada juga yang kontraknya sampai 2014, mereka juga ikut dibongkar paksa," kata Edy.

Sebelumnya, PT KAI akan melakukan sterilisasi pedagang-pedagang di dalam stasiun yang bertujuan untuk menertibkan stasiun. Terdapat sekitar 3.162 pedagang yang berjualan di 95 stasiun di Jabodetabek.

Mereka setuju bila lapak tempat mereka mencari nafkah akan ditata. Namun kenyataannya, PT KAI membongkar paksa kios-kios tersebut. Saat ini, 10 stasiun sudah dibersihkan dari pedagang-pedagang tersebut, termasuk Stasiun Bogor.