DPRD DKI Sayangkan Pembatalan Pinjaman untuk JEDI

Kompas.com - 04/04/2013, 08:29 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta sangat menyayangkan rencana Pemprov DKI membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk proyek pengerukan 13 sungai atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, melalui pemberian pinjaman lunak dari Bank Dunia, pengerjaan pengerukan 13 sungai di Jakarta dapat terlaksana dengan cepat dan terstruktur.

"Proyek pengerukan sungai itu ingin cepat dilaksanakan, jadi sayang sekali kalau harus dibatalkan. Memang kita harus mengusulkan sasaran yang tepat dan tegas untuk mengoreksi syarat pinjaman agar tidak memberatkan Pemprov DKI. Tetapi, jangan dibatalkan juga," kata Ferrial, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Selain akan menambah lambat proses pengerjaan pengerukan sungai, pembatalan itu juga akan memperburuk citra DKI Jakarta di mata dunia. Melalui rencana pembatalan itu, DKI harus mulai menjalankan proyek yang telah digagas sejak mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mulai dari awal lagi. DKI bersama pemerintah pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum harus mencari lembaga donor lainnya.

"Berarti harus dianggarkan kembali dalam APBD DKI Jakarta, kalau tidak dimasukkan dalam APBD Perubahan 2013 atau diajukan pada APBD DKI 2014. Keterlambatan pengerukan sungai nanti berdampak pada program penanganan banjir di Ibu Kota yang tidak terlaksana baik," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasinya bersama Wakil Gubernur DKI, telah disepakati proyek pengerukan sungai harus dipercepat penyelesaiannya hingga tahun 2014.

Terkait kesepakatan pinjaman Bank Dunia, dia mengaku masih akan menunggu hasil evaluasi dari Bank Dunia. Rudy juga menegaskan, pihak Dinas PU DKI akan terus melakukan pengumpulan data dan informasi terkait data administrasi keuangan untuk mengetahui apakah dana pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun dari Bank Dunia sudah terpakai.

Persyaratan yang diajukan Bank Dunia mengenai penggunaan No Objection Letter (NOL) di setiap tahapan dinilai sangat memberatkan Pemprov DKI. Sebab, dalam setiap prakualifikasi hingga pelelangan harus ada NOL, hal inilah yang menyebabkan lamanya proses administrasi dan bunga pinjaman yang terus berjalan.

"Pokoknya, kita lihat dalam dua pekan ini. Kalau memang tidak bisa, ya kami gunakan APBD saja. Tapi, kalau bisa lanjut, ya lanjutkan," kata mantan Asisten Deputi Gubernur bidang Transportasi itu.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

    Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

    Megapolitan
    Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

    Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

    Megapolitan
    Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

    Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

    Megapolitan
    Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

    Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

    Megapolitan
    Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

    Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

    Megapolitan
    Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

    Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

    Megapolitan
    Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

    Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

    Megapolitan
    Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

    Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

    Megapolitan
    Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

    Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

    Megapolitan
    SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

    SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

    Megapolitan
    Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

    Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

    Megapolitan
    Selama November, Depok Catat 'Kunjungan' Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

    Selama November, Depok Catat "Kunjungan" Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

    Megapolitan
    Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

    Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

    Megapolitan
    Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

    Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

    Megapolitan
    Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

    Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X