Antara Bopunjur dan Banjir di Ibu Kota RI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengamati, kerusakan ekologis terjadi di DAS hulu, yaitu di kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur) yang rentan menimbulkan bencana di kawasan bawah, yaitu Jakarta Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Faktor curah hujan yang tinggi hanyalah pemicu, sementara dataran rendah Bekasi, Depok, dan Jakarta merupakan kondisi topografi alamiah yang berdekatan dengan pesisir laut utara Jawa. ”Di kawasan ini permukaan tanahnya semakin turun akibat beban pembangunan dan eksploitasi air bawah tanah yang dahsyat,” ujar Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jabar.

Penyebab bencana ekologis itu, menurut Walhi, karena salah urus atau salah kelola ruang. Pengelolaan lingkungan kawasan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, makin hari makin buruk. Beragam kebijakan penataan ruang, baik oleh pemerintah pusat; Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta; maupun kabupaten/kota seperti Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur, telah menjadi faktor determinan rusaknya ruang hidup ekologis.

Di pusat, ada Peraturan Presiden No 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Perpres ini dinilai Walhi terlalu membuka peluang alih fungsi kawasan konservasi, resapan air, serta lindung dan produktif menjadi kawasan komersial, permukiman/perumahan skala besar, industri, dan sarana pembangunan infrastruktur jalan tol yang masif.

Perpres No 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 juga memiliki potensi dan daya rusak terhadap koridor ekologis di kawasan Bodetabekpunjur. Sebab, agendanya, pembangunan industri jasa, bandara, dan infrastruktur wilayah lain.

”Artinya, ke depan, malapetaka bencana ekologis akan semakin nyata dan parah,” ujar Dadan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebutkan, banjir yang melanda Ibu Kota awal tahun ini menimbulkan kerugian Rp 20 triliun. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, kerugian yang dialami ibu kota Republik Indonesia ini akan semakin besar.

Oleh karena itu, Walhi meminta pemerintah pusat dan daerah merevisi semua aturan yang tidak prolingkungan.

Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur Ahmad Heryawan menyatakan, banjir yang setiap musim hujan menghantui ibu kota RI mustahil bisa diatasi sendiri oleh DKI Jakarta. Penyelesaiannya harus melibatkan pihak terkait sebagai daerah hulu sungai di Jawa Barat.(Dedi Muhtadi)