Demokrat: UN Kacau, Mendikbud Seharusnya Malu

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh seharusnya malu atas ketidakmampuannya menyelenggarakan UN dengan baik.

"Ini adalah sebuah peristiwa yang memprihatinkan. Kami tidak minta siapa pun untuk mundur, tapi timbulkanlah budaya malu. Budaya di mana orang bertanggung jawab, budaya malu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Nurhayati menuturkan, Presiden tak perlu turun tangan meminta pertanggungjawaban Mendikbud jika yang bersangkutan mau menunjukkan sikap kepemimpinannya dan berani bertanggung jawab atas ketidakmampuannya menjalankan UN. "Tunjukkan leadership-nya, tunjukkan bertanggung jawab," kata Nurhayati.

Nurhayati meminta Mendikbud untuk segera menyelesaikan kekacauan pendistribusian soal dengan tepat. Sebagai partai pendukung pemerintah, Demokrat meminta Mendikbud tidak menjadi beban bagi Presiden. "Harus cepat selesai, jangan sampai jadi beban pemerintahan, apalagi Pak SBY sebagai kepala pemerintahan," kata Nurhayati.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN pada tahun 2013 mengalami kekacauan di sejumlah tempat terkait pendistribusian soal. Pelaksanaan UN di 11 provinsi yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4/2013) terpaksa ditunda hingga Kamis (18/4/2013). Namun, pada pelaksanaan hari ini, distribusi soal masih juga menjadi kendala.

Bahkan, di beberapa daerah, soal ujian terpaksa digandakan lantaran kurang. Sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), pelaksanaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4/2012) karena naskah soal UN belum ada.