Jokowi Jadi Ikon Perlindungan Anak dan Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya angka kejahatan seksual pada anak dan perempuan di Indonesia serta penegakan hukum yang lemah terhadap para pelakunya, mendesak perlunya gerakan bersama di masyarakat luas, untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terus terjadi. Data yang masuk di Komisi Nasional Perlindungan Anak 2012 lalu, tercatat 21 juta anak Indonesia anak mengalami kekerasan seksual.

Dari jumlah itu, 50 persen atau sekitar 10 juta anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah kasus pun diprediksi meningkat tajam di tahun 2013. "Angkanya sudah diluar akal sehat manusia. Ini harus jadi gerakan bersama, gerakan nasional melawan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat ditemui Kompas.com usai mendeklarasikan gerakan tersebut di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2013).

Pada acara yang terdiri dengan long march dari Monas-Sarinah-Monas itu, sekitar seribu peserta yang terdiri relawan dari 42 lembaga, baik swadaya dan pemerintah, mendaulat dua tokoh, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai ikon tolak kejahatan seksual anak dan perempuan.

Namun, dari dua tokoh tersebut, Joko Widodo tampak tidak dapat mendampingi ibu menteri menjadi ikon gerakan tersebut. Arist berharap, dengan adanya ikon menolak kejahatan seksual bagi anak dan perempuan itu, hal ini menjadi kesadaran masyarakat terutama keluarga untuk menjaga anak-anak dari potensi tindakan kekerasan.

Terlebih, banyak kasus menunjukan pelaku justru orang terdekat. "Dari sisi hukum, kita ingin pelaku penegak hukum melakukan pemberatan pada pelaku kejahatan seksual anak dan perempuan. Hal ini dibutuhkan agar kasus itu tidak tambah parah," lanjut Arist.