Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jazuli Pernah Ditawari Tanah yang Dibeli Luthfi

Kompas.com - 22/04/2013, 14:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Jazuli Juwaini mengaku pernah ditawari sebidang tanah di kawasan Condet, Jakarta Timur, yang semula dimiliki purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Tanu Margono. Tanah seluas 4000 meter persegi tersebut kini dibangun rumah milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luhtfi Hasan Ishaaq.

Hal ini diungkapkan Jazuli seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih dua jam sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Luthfi.

“Saya dimintai keterangan tentang sebidang tanah di kawasan Condet atas nama Bapak Tanu,” kata Jazuli.

Lebih jauh dia mengungkapkan, pada 2011, Tanu bekerja sama dengan seorang kader PKS yang bernama Zaky, pengusaha di bidang propertI. Suatu hari, menurut Jazuli, Zaky mendatangi dirinya untuk menawarkan tanah itu sebagai investasi. Namun, saat itu Jazuli mengaku tidak berminat atas tawaran Zaky.

“Kemudian dia meminta saya untuk meminjami modal, saya bilang saya enggak punya uang,” ungkapnya.

Jazuli juga mengaku baru tahu dari penyidik KPK kalau tanah di Condet tersebut sudah dibangun sejumlah rumah yang salah satunya adalah milik Luthfi.  “Rupanya saya baru tahu dari penyidik, di tanah Pak Tanu dibangun rumah, ada salah satu namanya itu Luthfi. Itu saya dimintai keterangan seputar tanah itu saja,” katanya.

Saat ditanya lebih jauh bagaimana Luthfi pada akhirnya mendirikan rumah di atas lahan itu, Jazuli enggan menjawab dan meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada penyidik KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain mengusut keterlibatan Luthfi dalam kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK juga menyidik indikasi tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Luthfi serta tersangka lainnya, Ahmad Fathanah.

Sebelumnya, KPK memeriksa Tanu Margono dan Yatje Margono sebagai saksi untuk kasus dugaan TPPU Luthfi. Tanu merupakan pemilik awal lahan seluas 4000 meter persegi di Kawasan Batu Ampar, Jakarta Timur yang kini dibangun komplek perumahan khusus petinggi PKS tersebut. Tahun lalu, lahan itu dibeli dan mulai dibangun komplek berupa cluster.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com