DKI Luncurkan MRT

Jakarta, Kompas - Setelah menanti 24 tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan dimulainya megaproyek transportasi cepat massal, Kamis (2/5), di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Warga Jakarta bakal menikmati moda transportasi berbasis rel itu mulai 2017.

Peluncuran ditandai dengan pengumuman pemenang tiga paket konstruksi bawah tanah transportasi cepat massal (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer. Joint venture Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi membangun dua paket dan joint operation Sumitomo Mitsui-Hutama Karya mengerjakan satu paket. Total paket tersebut senilai Rp 3,6 triliun.

”Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, pada sore hari ini, saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Jokowi menghendaki agar setelah pengumuman ini kontraktor bekerja cepat membereskan surat kontrak, mempersiapkan alat, dan mengerjakan pembangunan. Dia juga meminta agar manajemen lalu lintas saat pembangunan diatur sebaik mungkin. Saat-saat awal konstruksi diperkirakan akan menimbulkan kemacetan di beberapa titik.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menjelaskan, setelah urusan surat-surat kontrak beres, kontraktor akan segera mengerjakan details engineering design (DED). ”Setelah DED komplet, kontraktor bisa mulai menagih uang muka dan memobilisasi alat. Kami pastikan pekerjaan fisik tidak akan lewat dari tahun ini,” ujarnya.

Menurut Dono, setelah pengumuman resmi pemenang tender dilakukan, sudah tidak ada lagi alasan untuk menunda proyek MRT. ”Ini titik di mana kita tidak bisa mundur,” kata Dono.

Peluncuran sempat diwarnai aksi protes warga yang menolak pembangunan MRT layang. Mereka berencana menggelar unjuk rasa, Jumat ini.

Rencana berikutnya

Setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan MRT, direksi dituntut segera menyiapkan rencana berikutnya. Rencana itu terkait dengan operasional MRT, keputusan besaran tarif, dan sosialisasi kepada warga.

”Persiapan itu penting agar tidak ada tahap yang terputus. Program terus berjalan sesuai target. Masyarakat membutuhkannya agar ada kepastian penyelesaian proyek,” kata Alvinsyah, anggota Kelompok Ilmu Transportasi Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia.

Menurut Alvinsyah, sejauh ini persoalan tarif baru dibicarakan dalam konteks dengar pendapat. Pemerintah belum menjelaskan berapa besar biaya yang ditetapkan sebagai tarif resmi MRT.

”Direksi juga harus mampu memikirkan skenario menggali pendapatan di luar tarif. Ini perlu untuk meringankan beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat,” kata Alvinsyah.(FRO/NDY)