Tak Ada Amdal, Warga Bisa Tuntut Jokowi

Kompas.com - 07/05/2013, 13:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam megaproyek mass rapid transit (MRT) yang menurut rencana dibangun di Jakarta Selatan dapat menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penanggung jawab megraproyek, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, bisa dituntut.

"Karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga sangat bisa menuntut," ujar pengamat tata kota, Nirwono Joga, saat dihubungi, Selasa (7/5/2013).

Amdal merupakan dokumen komprehensif berisi konsep, analisis, dan solusi dari pelaksana suatu proyek pembangunan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam sebuah pembangunan. Sesuai peraturan, amdal harus dibuat sebelum proyek pembangunan dilakukan. Setelah dibuat, amdal terlebih dulu diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar segera disosialisasikan.

Nirwono melanjutkan, berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi yang tepat bagi pelaksana serta penanggung jawab megaproyek tersebut bisa yang paling ringan dan paling berat. Yang paling ringan, proyek itu dihentikan untuk sementara waktu dan amdal dikaji ulang. Sementara sanksi terberat, yakni pembangunan sebuah proyek tanpa amdal, bisa dihentikan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa melepas tangan. Jika tidak ada amdal, proyek MRT wajib dikaji ulang, atau bisa saja dihentikan untuk dibuat amdal," ujar Nirwono.

Amdal hanya formalitas

Nirwono menilai, keberadaan amdal dalam suatu proyek pembangunan, apalagi pemerintah, sangat penting. Namun, di Indonesia, keberadaan amdal malah hanya menjadi syarat agar sebuah proyek pembangunan disetujui dan berjalan. Oleh sebab itu, tak jarang ada proyek pemerintah yang ditolak warga lantaran tak memiliki amdal.

"Contohnya pembangunan flyover nontol Antasari-Blok M. Sejak awal itu, kan, ditentang oleh warga. Proyek pembangunan itulah yang terang-terangan memiliki amdal buruk," ujarnya.

Seharusnya, tutur Nirwono, amdal bukan menjadi penghambat sebuah program pembangunan, tetapi menjadi aspek pendukung pembangunan. Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memublikasikan amdal pada megaproyek yang direncanakan membentang dari Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisingamangaraja itu.

Seperti diketahui, lima hari setelah megaproyek MRT diluncurkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT, belum menerbitkan amdal proyek miliaran rupiah itu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyangsikan komitmen Joko Widodo terkait amdal. Pasalnya, amdal MRT telah kedaluwarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

    Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

    Megapolitan
    Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

    Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

    Megapolitan
    Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

    Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

    Megapolitan
    Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

    Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

    Megapolitan
    Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

    Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

    Megapolitan
    30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

    30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

    Megapolitan
    Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

    Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

    Megapolitan
    Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

    Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

    Megapolitan
    [Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

    [Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

    Megapolitan
    Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

    Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

    Megapolitan
    Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

    Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

    Megapolitan
    Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

    Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

    Megapolitan
    Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

    Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

    Megapolitan
    Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

    Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

    Megapolitan
    50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

    50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X