Larangan Fotokopi Bingungkan Warga

Kompas.com - 11/05/2013, 04:33 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Sejumlah warga di Jakarta Utara mengaku kebingungan dengan larangan memfotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya, mereka butuh salinan KTP untuk sejumlah keperluan.

Zulfikar (28), warga Semper, Kecamatan Cilincing, Jumat (10/5), mengaku bingung dengan larangan itu. Pasalnya, tidak sedikit urusan yang memerlukan fotokopi KTP, seperti ketika membuka rekening bank, jual-beli kendaraan, atau mengurus administrasi kependudukan.

”Saya sudah beberapa kali memfotokopi KTP (e-KTP) yang saya terima enam bulan lalu. Apabila benar KTP jadi rusak, saya harus mengurus lagi, dong?” kata Zulfikar.

Lina (34), warga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku sudah mendengar larangan itu dari obrolan dengan tetangga. Mereka bingung dengan larangan tersebut, tetapi abai dengan risiko kerusakan pada cip KTP.

Berbeda dengan Zulfikar dan Lina, beberapa warga Jakarta Selatan yang ditemui di Pondok Indah dan Terminal Lebak Bulus mengaku aneh dengan larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). ”Kalau rusak itu dampaknya ke kita apa? Identitas kita terhapus atau ada kerugian lainnya?” kata Thomas (29), warga Cilandak Barat, Lebak Bulus.

Aturan baru Mendagri ini menambah kekacauan penerapan e-KTP, khususnya di kota besar seperti Jakarta, tutur Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. ”Belum semua e-KTP diaktivasi. Harapan dengan adanya e-KTP, terus terealisasi sistem identifikasi tunggal sepertinya masih jauh.”

Aman difotokopi

Praktisi digital forensik Ruby Alamsyah mengatakan, penggandaan KTP elektronik aman dilakukan untuk kalangan pribadi. Sejauh ini belum ada bukti ilmiah apa pun yang menyebutkan lapisan cip KTP elektronik akan bermasalah apabila digandakan.

Namun, cip KTP elektronik akan rusak jika dibajak. Untuk menghindari praktik tersebut, pusat pelayanan publik sebaiknya menyediakan card reader. Pembajakan kartu akan merusak cip KTP elektronik.

Ruby meminta pemerintah membuat pusat pengaduan e-KTP. Warga perlu informasi di mana tempat atau saluran mengadukan persoalan KTP elektronik. Pasalnya, masa transisi penggunaan KTP elektronik secara massal belum berjalan.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

Megapolitan
Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Megapolitan
Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Megapolitan
Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X