Warga Waduk Pluit Ingatkan Janji Jokowi-Basuki Kala Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga di bantaran Waduk Pluit merasa kalau Jokowi-Basuki melanggar kontrak politik. Pasalnya, saat kampanye pada pemilihan gubernur lalu, mereka mengatakan tidak akan menyengsarakan rakyat.

"Padahal, mereka sudah lakukan kontrak politik. Di sini juga Jokowi-Basuki menang telak," kata Muhayati, warga RT 019 RW 017 Pluit, Jakarta Utara, Senin (13/5/2013).

Muhayati mengungkapkan, pada masa kampanye pamilihan gubernur lalu, Jokowi-Basuki meminta dukungan kepada warga bantaran waduk. Mereka juga menjamin tidak akan menyengsarakan warga. Akan tetapi, saat ini, warga malah digusur tanpa ada dialog terlebih dahulu.

Muhayati, secara pribadi, menyesal memilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemimpin Jakarta. Pemindahan warga ke rusun yang jauh dengan tempat mencari nafkah akan menyengsarakan warga. Sementara rusun yang berada dekat dengan Waduk Pluit sudah penuh.

Muhayati mengungkapkan, Basuki juga mengumbar janji politik akan memberikan sertifikat tanah jika warga sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Akan tetapi, saat ini warga malah dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat asalnya.

"Dulu katanya kalau tanah itu bersengketa, Jokowi akan jadi mediator. Kalau tanah tidak bersengketa dan kami tinggal lebih dari 20 tahun akan dibuatkan sertifikat. Makanya dulu kami pilih Jokowi-Basuki," kata Muhayati.

Sebelumnya, warga Waduk Pluit menolak untuk direlokasi jika belum ada dialog antara pemerintah dan warga. Mereka juga menolak pindah dari bantaran waduk karena tempat tinggal yang dijanjikan jauh dari tempat usaha.