Warga Waduk Pluit Pertanyakan Lapangan Futsal yang Tak Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain merasa tidak pernah diajak dialog tentang relokasi, warga di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak konsisten dalam merombak bangunan di kawasan itu. Warga merasa iri karena ada lapangan futsal yang masih berdiri di sisi barat waduk.

Hingga kini, sudah sekitar 80 persen kawasan sisi barat waduk diratakan dengan tanah untuk program normalisasi Waduk Pluit. Namun, masih ada bangunan lapangan futsal milik Jakarta Propertindo yang berdiri di tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Jakarta Propertindo merupakan badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti.

Lapangan futsal Pluit Futsal di Jalan Pluit Timur Raya tersebut dibangun di atas lahan berukuran sekitar 100 x 60 meter milik Pemprov DKI. Warga setempat mengatakan, lapangan itu sudah empat tahun berada di area Taman Burung, yang berada di tepi waduk.

Rahmat, warga bantaran Waduk Pluit, merasa cemburu dengan keberadaan lapangan futsal itu. Menurutnya, jika pemerintah mau tegas dalam melakukan normalisasi waduk, seharusnya mereka tidak melakukan tebang pilih dalam menggusur bangunan di bantaran waduk.

"Coba lihat saja, lapangan futsal enggak digusur, padahal bangunan di sekitarnya sudah digusur semua," kata Rahmat.

Hal senada diungkapkan oleh Abdul, penjual ketoprak di dekat pos polisi Pluit Timur. Dia mempertanyakan keberadaan lapangan futsal yang tidak digusur oleh Pemprov DKI. Rahmat dan Abdul tidak mengetahui bahwa pemilik lapangan futsal itu merupakan BUMD milik Pemprov DKI.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Program Normalisasi Kawasan Waduk Pluit Heryanto mengatakan bahwa pengelola lapangan futsal meminta waktu sampai kontrak habis. Mereka juga sudah bersikap kooperatif dengan mempersilakan bangunan bagian samping lapangan futsal dibongkar. Bekas lokasi bongkaran itu sudah rata dengan tanah.

"Dia minta waktu sedikit. Karena kooperatif, jadi kita berikan waktu," ujarnya.

Pengelola lapangan futsal meminta batas waktu sampai Desember 2013. Namun, jika pemerintah meminta supaya gedung tersebut segera dibongkar, Heryanto mengatakan akan membongkarnya dan tidak akan membiarkan bangunan apa pun di bantaran Waduk Pluit.