Jokowi Akan ke Komnas HAM
”Praktik ini yang harus dihentikan. Belum banyak yang mengetahui persoalan ini. Kami tahu dari fakta di lapangan. Sekarang mulai kelihatan semuanya. Mereka itu yang ramai mempersoalkan relokasi,” kata Jokowi, Rabu (15/5).
Pengembang kecil yang mengomersialkan lahan negara tersebut menguasai belasan hingga puluhan rumah, kemudian disewakan kepada warga. Praktik itu terjadi bertahun-tahun sehingga membuat persoalan di Waduk Pluit menjadi kompleks.
”Terlalu banyak kelompok di sana. Mereka punya kepentingan berbeda. Ada yang menggerakkan, ada yang murni. Namun, yang lebih banyak digerakkan,” paparnya. Jokowi siap membuka persoalan ini ke Komnas HAM jika menerima undangan dari Komnas HAM.
Berdasarkan jadwal, Komnas HAM merencanakan memanggil Jokowi pada hari ini, Kamis pukul 14.00, untuk menjelaskan relokasi warga Waduk Pluit.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga mempersilakan Komnas HAM untuk datang ke Balaikota, menggali informasi penanganan Waduk Pluit, Jakarta Utara.
”Komnas HAM tidak perlu mengundang kami, tetapi sebaiknya mereka mendatangi Balaikota Jakarta bertemu kami. Kami akan jelaskan semuanya agar informasinya berimbang,” kata Basuki.
Kedatangan Komnas HAM ke Balaikota itu dapat membantu mengungkap fakta yang selama ini belum muncul ke permukaan.
”Komnas HAM, kan, sudah ke warga. Sekarang, giliran mereka datang ke Balaikota,” ujarnya.
Basuki juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap akan segera merobohkan rumah-rumah warga yang berdiri di atas tanah endapan di Waduk Pluit.
”Pasti akan kami robohkan, secara bertahap. Kami selesaikan yang rumah milik pengusaha yang ada di sana,” ujarnya.
Menurut Basuki, warga yang menolak direlokasi rata-rata justru kalangan menengah.
”Harus dicek, yang tidak mau pindah itu siapa? Rata-rata mereka pemilik kos-kosan, penyewaan rumah, pemilik kontrakan. Ada yang jual-beli lahan. Apakah itu mau dibela? Itu bukan rakyat yang susah,” katanya.
Untuk warga yang menolak pindah dengan alasan sudah memiliki pekerjaan di dekat Waduk Pluit, menurut Basuki, Pemprov DKI juga akan menyediakan rusunawa yang letaknya tak jauh dari lokasi.
”Kami akan membeli lahan untuk rusun. Kalau warga tidak punya rumah, kami kasih rusun. Mau ditempati sampai tujuh turunan silakan,” kata Basuki.
Agar situasi di Waduk Pluit terkendali, Jokowi juga telah meminta campur tangan pihak kepolisian. Saat ini, para pekerja di sana kesulitan menjalankan aktivitas karena banyak mendapat tekanan.
”Pekerja takut memulai pengerukan karena setiap saat ancaman bisa datang. Namun, sejauh ini masih aman, tidak masalah, dan jangan dibesar-besarkan seperti kelihatannya panas di lapangan,” kata Jokowi.
Sementara itu, komisioner Komnas HAM Siane Indriani justru mempertanyakan keberadaan aparat berseragam di sana.
Menurut Siane, warga tidak akan mengancam keselamatan pekerja. Sebagian warga kesal hanya karena sejauh ini belum ada titik temu pembicaraan antara mereka dan Pemprov DKI. Kalaupun harus direlokasi, mereka meminta kepastian tempat tinggal. Tidak semua warga yang direlokasi bisa tinggal di rumah susun sederhana sewa yang disediakan Pemprov DKI.
”Lebih baik membuka dialog yang terbuka daripada menempatkan aparat di lokasi waduk,” kata Siane.
Sementara itu, para penghuni Rusunawa Angke, Tambora, Jakarta Barat, yang akan direnovasi, sampai Rabu kemarin, belum mau meninggalkan rusunawa yang mereka huni.
Mereka menunggu pernyataan tertulis dari Pemprov DKI bahwa mereka adalah penghuni lama Rusunawa Angke dan berhak menempati kembali Rusunawa Angke yang baru kelak.
”Kami khawatirnya, begitu pejabatnya lengser, kami tersingkir. Yang masuk ke bangunan baru rusunawa nanti justru mereka yang bukan penghuni lama,” tutur Suherman (41), warga.
Para penghuni juga mengharapkan agar kali ini Pemprov DKI tepat janji dan tepat waktu dalam membangun kembali Rusunawa Angke. ”Jangan seperti tahun 2008. Saya dan keluarga serta keluarga penghuni lain sudah pindah, eh, ternyata batal,” kata Sukmara (51).
Terpopuler
Now Trending
