Kompas.com - 16/05/2013, 11:18 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saat ini sudah eranya pemerintah dan masyarakat tidak lagi ada kesenjangan. Sehingga, sudah waktunya birokrasi turun ke lapangan untuk melihat berbagai permasalahan di masyarakat.

Ia mencontohkan bagaimana kepemimpinan mantan Presiden Libya Muammar Khadafi dan mantan Presiden Mesir Husni Mubarak yang telah memimpin negerinya masing-masing berpuluh-puluh tahun. Namun, akhirnya jatuh juga karena cara kepemimpinan mereka yang tak berpihak kepada rakyat.

"Jadi, sama saja kalau pemimpin itu tidak tahu bagaimana perubahan di luar pagar, pasti akan gampang jatuh. Kalau pemimpin tidak responsif dan aktif di daerah, nasional, dan global, maka di pemilukada enggak ada yang memilih karena banyak yang enggak menyambung," ujar Jokowi.

Hal itu dikatakan dia saat menjadi narasumber di Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis (16/5/2013), di Gedung BPKP, Pramuka, Jakarta Timur.

Menurutnya, dengan mengetahui masalah-masalah di masyarakat, pemimpin bisa menentukan kebijakan yang tepat dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. "Medan itu harus diketahui sebelum menentukan kebijakan. Tentunya diimbangi dengan kemampuan seorang pemimpin untuk mendengar masyarakat," kata Jokowi.

Birokrasi yang diinginkan masyarakat, kata Jokowi, adalah birokrasi yang melayani. Ia kemudian menceritakan pengalaman pertamanya saat menjadi Gubernur DKI yang langsung melakukan inspeksi mendadak dan mengecek kelurahan, tidak ada satu pun lurah yang datang tepat waktu dan terlebih pintu pelayanan yang masih belum dibuka, padahal waktu menunjukkan pukul 08.00 WIB pagi. Oleh karena itu, kata dia, sebuah imej atau citra harus dibangun agar dapat menarik kepercayaan masyarakat.

"Satu lagi, kekurangan kita itu, konsolidasi antar lembaga. Tidak ada integrasi program yang jelas pada titik tertentu. Mau ke mana negeri ini, kalau kita tidak punya brand dan image yang fokus arah kepemimpinan kita," ujar alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

Acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini juga dihadiri Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasodjo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.