Tarif Progresif KRL Per 1 Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiket elektronik dan tarif progresif kereta rel listrik Jabodetabek dipastikan berlaku mulai 1 Juni 2013. Dengan tarif progresif tersebut, penumpang berpeluang membayar harga tiket lebih murah dibandingkan dengan harga tiket KRL yang berlaku saat ini.

Direktur Komersial dan Humas PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Makmur Syaheran, Minggu (19/5), mengatakan, harga tiket dengan tarif progresif ini ditentukan jauh-dekat perjalanan penumpang.

”Untuk lima stasiun pertama, penumpang dikenai tarif Rp 3.000. Adapun untuk setiap tiga stasiun berikutnya, harga tiket ditambah Rp 1.000,” kata Makmur.

Dia menambahkan, harga tiket yang harus dibayar penumpang ditentukan oleh sistem yang sudah dipersiapkan operator. Apabila ada kemungkinan lebih dari satu jalur ke stasiun tujuan, sistem secara otomatis akan menghitung jalur terpendek. Dengan demikian, harga tiket yang harus dibayar adalah harga termurah.

Makmur mencontohkan, penghitungan tarif dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jatinegara tidak berdasarkan jumlah stasiun yang dilewati oleh kereta jalur lingkar yang berjumlah 29 stasiun. Tiket dihitung berdasarkan jarak terdekat, yakni Bogor-Manggarai-Jatinegara yang berjumlah 17 stasiun. Dengan demikian, penumpang Bogor-Jatinegara hanya membayar Rp 7.000. Adapun tarif yang berlaku saat ini untuk rute tersebut Rp 9.000.

Makmur memastikan, tarif yang dibayar penumpang tidak akan lebih mahal ketimbang tarif yang berlaku saat ini meskipun jumlah stasiun yang dilewati sudah melampaui batas maksimal.

Pada tahap awal, tiket elektronik digunakan untuk satu kali perjalanan. Ke depan, tiket diberlakukan dengan sistem potong saldo (multitrip).

Dengan sistem penghitungan tarif ini diharapkan semakin banyak orang tertarik menggunakan KRL sebagai moda transportasi, tidak hanya untuk pekerja komuter, tetapi juga untuk transportasi di dalam kota.

Sepekan ke depan, PT KCJ akan memaksimalkan sosialisasi tiket progresif dan tiket elektronik ini kepada penumpang KRL. Tarif progresif juga mulai dipasang di stasiun-stasiun.

Adapun proses uji coba tiket elektronik ini masih dilakukan di sejumlah lintas di Jabodetabek. Sejak 8 April sampai 13 Mei, sudah 130.000 tiket elektronik yang dijual dan digunakan penumpang pada masa uji coba.

Saat ini, penjualan tiket elektronik sepenuhnya sudah dilakukan untuk rute Stasiun Duri-Tangerang. Di rute lain, penjualan tiket elektronik dilakukan pada jam-jam tertentu yang bukan jam sibuk, seperti Jakarta Kota-Depok, jalur lingkar Jakarta, dan Tangerang-Duri.

Ketua Asosiasi Pengguna Kereta (Aspeka) Ahmad Safrudin mengatakan, kebijakan tarif progresif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dapat mengurangi ketidakadilan tarif KRL untuk jarak dekat seperti yang berlaku saat ini.

”Saat ini, orang yang menempuh jarak dekat harus membayar tarif yang hampir sama dengan penumpang KRL jarak jauh. Tarif untuk jarak dekat memang bisa saja lebih mahal daripada jarak jauh, tetapi angkanya tidak semahal sekarang,” katanya.

Di sisi lain, Ahmad berpendapat, operator seharusnya menghitung tarif berdasarkan kilometer penumpang, bukan per stasiun. Dengan begitu, tarif KRL bisa bersaing dengan moda angkutan perkotaan lain, seperti angkot. Data tentang perjalanan penumpang, menurut Ahmad, seharusnya bisa diperoleh dari data penumpang KRL saat ini.

Sterilisasi stasiun

Secara terpisah, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Daop I Sukendar Mulya mengatakan, pihaknya masih mempersiapkan pintu elektronik dan sterilisasi stasiun sebelum pemberlakuan tiket elektronik. Pembongkaran kios di area stasiun masih terus dilakukan, hingga kemarin.

”Kami juga terus mendekati pedagang yang masih melakukan penolakan. Kami berharap mereka memahami alasan pembongkaran ini,” ujarnya.

Sterilisasi dibutuhkan karena area peron stasiun dikhususkan untuk penumpang yang akan naik KRL. Untuk masuk ke peron juga diperlukan tiket elektronik. Hal ini tidak memungkinkan bila masih ada kepentingan lain di area peron selain penumpang yang menunggu kereta di peron. Pembongkaran kios juga dilakukan untuk menyediakan lahan parkir untuk menampung kendaraan pribadi yang dibawa penumpang sebelum naik KRL.

Sukendar mencatat ada sejumlah stasiun yang belum bersih dari kios, seperti Stasiun Kranji yang masih menyisakan 57 kios. Dari jumlah itu, ada satu kios yang masih memiliki kontrak hingga 30 Juni.

Di Stasiun Duri, ada 77 kios yang masih berdiri. Dari jumlah itu, 70 di antaranya tidak memiliki kontrak dengan PT KAI. Meskipun demikian, Sukendar mengatakan, pihaknya akan terus mendekati pedagang yang tidak memiliki kontrak itu agar mereka bersedia pindah.

Adapun di Stasiun Universitas Indonesia, ada dua kios yang masih memiliki kontrak hingga 30 Juni. PT KAI, menurut Sukendar, akan membongkar kios setelah kontrak itu selesai. Total, ada 60 kios yang belum dibongkar di stasiun ini.

Pada hari Minggu, pembongkaran kios dilakukan di Stasiun Universitas Pancasila. Sehari sebelumnya, hari Sabtu, pembongkaran kios dilakukan di Stasiun Cawang. (ART)