DPR: Mundur dari KJS, Rumah Sakit Langgar Undang-Undang

Kompas.com - 23/05/2013, 16:13 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menilai seluruh rumah sakit yang mundur dalam memberikan layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) sama dengan melanggar undang-undang. Ia menganggap keputusan mundur dari KJS dikarenakan rumah sakit lebih mengutamakan bisnis ketimbang memberikan layanan sosial.

Politikus PDI Perjuangan itu megnatakan, dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan Pasal 191 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa rumah sakit tidak bisa menolak pasien atau meminta biaya administrasi di muka. Selain itu, rumah sakit juga dilarang memperjualbelikan darah dengan alasan apa pun.

"Jadi kalau rumah sakit menolak pasien dan meminta uang di depan, itu sudah melanggar UU Kesehatan," kata Ribka di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Ribka menambahkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 poin F juga diterangkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan hidup sehat yang tidak dibeda-bedakan. Atas dasar itu, ia mempertanyakan alasan yang melatarbelakangi belasan rumah sakit mundur dari KJS.


"Mundur dari KJS itu melanggar undang-undang," ujarnya.

Saat ini ada 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program KJS. Rumah sakit tersebut keberatan dengan tarif harga Indonesia Case Base Group (INA-CBG's) yang dikeluarkan PT Askes (Persero). Tarif yang diberlakukan berdasarkan sistem paket ini dinilai merugikan rumah sakit. Sebelumnya, model pembayaran klaim rumah sakit diberikan untuk setiap jenis pelayanan.

KJS merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Target utamanya adalah seluruh warga Ibu Kota yang masuk dalam kategori miskin. Untuk mendapatkan KJS, warga Jakarta hanya perlu mendaftar di puskesmas dengan menggunakan KTP dan kartu keluarga (KK). Selanjutnya, layanan kesehatan dimulai di puskesmas dan bisa dirujuk ke rawat inap kelas III bila diperlukan dan gratis.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Jalan Sekitar Monas Ditutup

    Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Jalan Sekitar Monas Ditutup

    Megapolitan
    Amankan Pelantikan Presiden, TNI Kerahkan Helikopter hingga Drone

    Amankan Pelantikan Presiden, TNI Kerahkan Helikopter hingga Drone

    Megapolitan
    Situasi Jakarta Kondusif Jelang Pelantikan Presiden-Wapres

    Situasi Jakarta Kondusif Jelang Pelantikan Presiden-Wapres

    Megapolitan
    [JABODETABEK SEPEKAN] Pengakuan Wanita Pengancam Jokowi | Anies Gubernur Rasa Presiden | Tipu Muslihat Djeni

    [JABODETABEK SEPEKAN] Pengakuan Wanita Pengancam Jokowi | Anies Gubernur Rasa Presiden | Tipu Muslihat Djeni

    Megapolitan
    Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Belakang Kompleks Parlemen Senayan Dijaga Ketat

    Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Belakang Kompleks Parlemen Senayan Dijaga Ketat

    Megapolitan
    Ini Pengalihan Lalu Lintas di Seputar Istana Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

    Ini Pengalihan Lalu Lintas di Seputar Istana Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

    Megapolitan
    Ini Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini, Buka Mulai Pukul 6.00 WIB

    Ini Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini, Buka Mulai Pukul 6.00 WIB

    Megapolitan
    Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Jalan Seputar Istana Ditutup

    Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Jalan Seputar Istana Ditutup

    Megapolitan
    Ada Pelantikan Presiden-Wapres, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Hari Ini

    Ada Pelantikan Presiden-Wapres, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Hari Ini

    Megapolitan
    Petugas Damkar Lepas Cincin Mainan dari Jari Seorang Ibu

    Petugas Damkar Lepas Cincin Mainan dari Jari Seorang Ibu

    Megapolitan
    Yusril Enggan Tanggapi Kemungkinan Jadi Menteri Kabinet Jokowi

    Yusril Enggan Tanggapi Kemungkinan Jadi Menteri Kabinet Jokowi

    Megapolitan
    Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

    Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

    Megapolitan
    MUI: KH Ma'ruf Amin Ketua Umum Non Aktif hingga 2020

    MUI: KH Ma'ruf Amin Ketua Umum Non Aktif hingga 2020

    Megapolitan
    Viral Pemalakan Sopir Truk di Tambora, Pelaku Langsung Ditangkap

    Viral Pemalakan Sopir Truk di Tambora, Pelaku Langsung Ditangkap

    Megapolitan
    Cabuli 7 Bocah Perempuan di Jatinegara, Pelaku Berikan Uang Jajan untuk Tutup Mulut

    Cabuli 7 Bocah Perempuan di Jatinegara, Pelaku Berikan Uang Jajan untuk Tutup Mulut

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X