Gembos, Usulan Interpelasi KJS

Bukan untuk menjatuhkan

Secara terpisah, pengusul hak interpelasi yang juga anggota F-PD Nawawi menegaskan bahwa interpelasi bukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Joko Widodo.

Menurut dia, interpelasi diajukan untuk memperbaiki program KJS yang belum sempurna pelaksanaannya. ”Kami ingin agar ada perbaikan sistem pembayaran program KJS. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk menjatuhkan Jokowi. Dia, kan, pilihan rakyat, mana mungkin kami mau menjatuhkan,” kata Nawawi.

Dia mempertanyakan Pemerintah Provinsi DKI yang melibatkan PT Asuransi Kesehatan (Askes) dalam pengelolaan pembayaran pelayanan kesehatan peserta program KJS. Pasalnya, setelah PT Askes terlibat dan menggunakan acuan tarif pelayanan kesehatan Indonesia Case Basic Group (INA-CBG), muncul sejumlah masalah. DPRD DKI juga belum pernah diajak bicara mengenai keterlibatan PT Askes.

Persoalan dimaksud di antaranya ada sejumlah rumah sakit yang keberatan karena tarif itu terlalu kecil dari kebutuhan sebenarnya. ”Kalau anggaran Provinsi DKI Jakarta terbatas, boleh saja menggunakan ketentuan tarif itu. Namun, Jakarta punya anggaran yang cukup. Buat apa mengacu tarif itu,” ujarnya.

Gubernur DKI Joko Widodo secara terpisah mengatakan menghargai rencana interpelasi oleh anggota DPRD. Namun, menurut dia, DPRD sebaiknya menggunakan pendekatan komunikasi terlebih dahulu sehingga dapat membicarakan masalah itu dengan suasana yang baik.

”Jika ada program yang belum sempurna sebaiknya dikoreksi bersama-sama, bukan dengan jalan interpelasi,” kata Jokowi.

Hal serupa disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Basuki, Pemprov DKI siap membuka komunikasi dengan DPRD. Dia balik bertanya kepada DPRD yang mempersoalkan keberadaan PT Askes.

”Di mana kesalahan PT Askes, sebaiknya disampaikan secara terbuka saja,” ujarnya. (NDY)