Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Dua Sekolah Swasta di Jakbar Dijadikan Sekolah Negeri

Kompas.com - 11/06/2013, 17:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih dua SMA swasta di Jakarta Barat dan menjadikannya sebagai sekolah negeri. Belum diketahui sekolah mana saja yang akan dijadikan sekolah negeri itu.

"Dua-duanya SMA di Jakarta Barat, SMA apa gue lupa. Enggak enak kalau disebutin, nanti mereka panik lagi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, Pemprov DKI akan membeli tanah dan bangunan sekolah tersebut. Dua SMA swasta yang akan dibeli itu memiliki luas tanah 2.500 meter persegi. Oleh karena itu, mereka menawarkan diri untuk dikelola oleh Pemprov DKI.

"Luas sekolah itu hanya 2.500 meter persegi dan akan kita beli sesuai  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, inisiatif untuk membeli kedua sekolah tersebut bukan datang dari Pemprov DKI, melainkan dari pengelola sekolah swasta itu. Pengelola sekolah menawarkan kepada Pemprov DKI karena tidak mampu mengelola sekolah itu secara finansial.

Untuk dapat mengetahui tingkat kebangkrutan sekolah tersebut, Basuki mengatakan, pengelola sekolah tersebut lebih mengetahuinya. Ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto untuk meninjau langsung keadaan fisik dan manajemen dua SMA swasta tersebut.

Taufik mengatakan, pengurus yayasan maupun pengurus kedua sekolah tersebut telah bertemu dengan Basuki. Pemilik sekolah itu mengatakan kepada Taufik bahwa lokasi sekolah mereka berada di tengah permukiman kumuh dan padat. Di wilayah tersebut, tidak ada sekolah negeri.

"Oleh karena itu, kalau sekolah swasta terus ada di sini, jadi semacam 'Menara Gading'. Ada sekolah di tengah masyarakat, tapi tidak bisa menerima masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau begitu, dibeli saja sama pemerintah untuk dinegerikan," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com