Hanura Protes Keputusan Banggar soal BLSM

Kompas.com - 14/06/2013, 15:42 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin keberatan dengan kesimpulan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menganggap fraksinya mendukung pemerintah memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia menegaskan, Fraksi Partai Hanura tetap menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemberian BLSM tidak dilakukan terpisah. "Saya kira kalau tidak hadir dalam pengambilan keputusan bukan berarti kita setuju karena yang ada di situlah yang mengambil keputusan. Sikap kita adalah menolak kenaikan harga BBM dan terkait BLSM itu tidak ada sangkut pautnya dengan kenaikan BBM," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Sebelumnya pada rapat Banggar, Kamis (13/6/2013), tiga fraksi tidak hadir, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Ketua Banggar DPR Achmadi Noor Supit menyepakati fraksi yang tidak hadir dianggap setuju.

Dari fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan catatan karena mereka menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi sekaligus menolak pemberian BLSM. Catatan keberatan ini akan dibacakan dalam rapat paripurna pekan depan.

Pada rapat tersebut, Banggar DPR menyepakati dana BLSM sebesar Rp 11,6 triliun selama 4 bulan. Jumlah ini berkurang dari yang disepakati di Komisi VIII, yakni sebesar Rp 12 triliun untuk jangka waktu lima bulan.

Saleh keberatan dengan keputusan BLSM tersebut. Karena itu, pihaknya mencurigai sumber dana kompensasi itu berasal dari dana pinjaman Asian Development Bank (ADP) atau pinjaman luar negeri lainnya.

"Pemberian BLSM tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM, jadi itu akal-akalan pemerintah dalam mengaitkan semuanya," ujar anggota Komisi V DPR ini.

Dalam rapat Banggar diputuskan bahwa BLSM diberikan selama empat bulan untuk 15 juta keluarga miskin yang menjadi sasaran program ini. Setiap kepala keluarga akan mendapat Rp 150.000 selama empat bulan harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Dengan begitu, anggaran negara bisa dihemat sekitar Rp 2,3 triliun, dan dari jumlah itu sebesar Rp 1,25 triliun akan diarahkan untuk dana infrastruktur. Selebihnya, penghematan itu akan dialokasikan untuk dana cadangan. Dana cadangan itu nantinya akan diproyeksikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta tambahan anggaran. Saat ini, dana tersebut akan dibicarakan di Komisi II yang menjadi mitra kerja KPU.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

    PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

    Megapolitan
    9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

    9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

    Megapolitan
    Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

    Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

    Megapolitan
    Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

    Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

    Megapolitan
    Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

    Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

    Megapolitan
    Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

    Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

    Megapolitan
    Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

    Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

    Megapolitan
    Polisi Periksa Rekaman CCTV Bandara Soetta Berkait Pelecehan Seksual Saat Rapid Test

    Polisi Periksa Rekaman CCTV Bandara Soetta Berkait Pelecehan Seksual Saat Rapid Test

    Megapolitan
    Polda Metro Bentuk Tim Khusus Buru Bandar Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang

    Polda Metro Bentuk Tim Khusus Buru Bandar Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang

    Megapolitan
    Pemprov DKI Kian Masif Gerebek Lumpur Jelang Musim Hujan

    Pemprov DKI Kian Masif Gerebek Lumpur Jelang Musim Hujan

    Megapolitan
    Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri di Tempat Tak Memadai Akan Dijemput ke Stadion Patriot Chandrabaga

    Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri di Tempat Tak Memadai Akan Dijemput ke Stadion Patriot Chandrabaga

    Megapolitan
    Polisi Tangkap Pelaku Penusukan yang Viral di Media Sosial

    Polisi Tangkap Pelaku Penusukan yang Viral di Media Sosial

    Megapolitan
    Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Benyamin Davnie Tak Setuju Pilkada Tangsel Ditunda

    Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Benyamin Davnie Tak Setuju Pilkada Tangsel Ditunda

    Megapolitan
    Belum Bayar Uang Kos, Motif Pasangan Kekasih Fajri dan Laeli Mutilasi Rinaldi

    Belum Bayar Uang Kos, Motif Pasangan Kekasih Fajri dan Laeli Mutilasi Rinaldi

    Megapolitan
    369 Karyawan Pabrik Epson Cikarang Terpapar Covid-19

    369 Karyawan Pabrik Epson Cikarang Terpapar Covid-19

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X