Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Koalisi Jelang Paripurna Tanpa Kehadiran PKS

Kompas.com - 17/06/2013, 11:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima fraksi dari partai koalisi melakukan konsolidasi, Senin (17/6/2013) pagi, di ruang kerja Ketua DPR Marzuki Alie. Kelima fraksi itu melakukan konsolidasi sebelum rapat paripurna yang diagendakan untuk mengesahkan RAPBN-P 2013. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tampak dalam rapat konsolidasi ini. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membenarkan ketidakhadiran PKS.

"PKS tidak hadir tapi tentunya PKS masih bersama koalisi. Jadi masih bersama-sama," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senin pagi.

Selain Demokrat, fraksi partai koalisi lain yang hadir yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar. Rapat membahas tentang sikap terakhir koalisi untuk mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi dan dana kompensasi yang masuk dalam postur RAPBN-P 2013.

Sementara itu, Fraksi PKS lebih memilih melakukan rapat fraksi sendiri di lantai III Nusantara I Kompleks Parlemen. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan fraksinya tidak undang.

"Secara prinsip bahwa kami tidak hadir, lebih tepatnya kami tidak diundang. Prinsipnya bagi kami bukan hal yang harus dipikirkan serius," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan fraksinya tetap akan menolak kenaikan harga BBM dan RAPBN-P 2013 meski berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya. Anggota Majelis Syuro PKS itu mengungkapkan tidak mau ambil pusing dengan tidak diundangnya PKS dalam rapat koalisi.

"Tidak mau pusing karena kan bukan kali ini saja. Kami sudah dua kali tidak diundang dalam rapat-rapat setgab sebelumnya," ucap Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada Senin (17/6/2013) pagi dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Di dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com