Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Aduan tentang Subsidi BBM, Kirim SMS ke 1708

Kompas.com - 17/06/2013, 12:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta menyampaikan informasi kepada pemerintah jika mengetahui adanya penyimpangan berbagai hal pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi nantinya. Masyarakat dapat mengirim pengaduan tersebut ke nomor 1708.

Program tersebut diluncurkan oleh Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (17/6/2013), bersamaan peluncuran perdana pengiriman SMS broadcast sosialisasi kenaikan harga BBM.

Mulai hari ini, pemerintah mulai melakukan pengiriman SMS broadcast kepada 240 juta nomor ponsel aktif hingga 2 minggu ke depan. Setiap nomor akan mendapat satu kali SMS atas nama Tim Sosialisasi BBM.

Isi pesan tersebut, yakni "Subsidi BBM tidak tepat sasaran lebih banyak dinikmati orang kaya, dan hanya menciptakan ketidakadilan...!!! Pengaduan, ketik BBM (spasi) isi pesan kirim 1708 ."

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan misalnya adanya penimbunan atau kelangkaan BBM di suatu daerah. Hal lain, seperti adanya pihak yang menerima bantuan langsung tunai sementara (BLSM) padahal tidak berhak.

"Bisa ditulis nama, alamat, ditulis apa saja maksimal 160 karakter. Nanti ada yang olah, secepatnya kita action," kata Susilo.

Susilo menjelaskan, pengaduan tersebut akan diteruskan ke posko-posko terkait seperti posko di Kementerian ESDM, Pertamina, maupun di daerah.

"Di dunia pasti ada saja yang manfaatkan kesempatan dalam kesempitan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com