Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cucu Ahli Waris Adam Malik Tepis Gunakan Ormas di Ria Rio

Kompas.com - 04/09/2013, 22:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Kehadiran sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Forum Betawi Rempug (FBR) di Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur, mencuri perhatian. Muncul dugaan, keluarga ahli waris Adam Malik, yang mengklaim sebagai pemilik tanah, menggunakan jasa mereka.

Saat dikonfirmasi mengenai kehadiran ormas tersebut, Guna Jaya, cucu ahli waris Adam Malik, menepis tudingan bahwa pihaknya menggunakan jasa anggota ormas di lokasi tersebut. Menurutnya, keterkaitannya dimungkinkan atas peran Ketua RW setempat, Abdul Gofur, yang juga menjadi ketua ormas di sektor tersebut.

"Kebetulan Ketua RW-nya, Ketua FBR di sektor ini. Pak Haji Gofur ini orang yang kita percayakan menjaga lahan. Saya rasa di situlah keterkaitannya," kilah Guna Jaya, saat ditemui di Pos RW 15, di Waduk Ria Rio, Rabu (4/9/2013) malam.

Menurutnya, kehadiran ormas itu bukan sebagai tameng atau senjata dalam permasalahan lahan di lokasi tersebut.

Ia mengatakan, sebagai rakyat, dirinya hanya memperjuangkan haknya yang dilindungi oleh undang-undang. "Jadi, saya di sini menepis kita bawa ormas. Jadi, kalau ada ormas yang simpati, selama tidak ada masalah, saya silakan saja," ujar Guna.

Sebelumnya, Ketua RW 15 Pedongkelan Abdul Gofur mengatakan, anggota FBR yang diperbantukan untuk mengamankan area sekitar Waduk Ria Rio berasal dari semua cabang di Jakarta. Sekitar 500 anggota FBR ikut berjaga-jaga di sekitar Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur. Mereka disiagakan untuk membantu warga jika sewaktu-waktu ada penggusuran.

Ahli waris Adam Malik mengklaim memiliki lahan seluas 2,1 hektar di lokasi itu. Wilayah yang diklaim meliputi lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan, termasuk beberapa RT yang berada di dalamnya. Berdasarkan denah lokasi yang diperlihatkan Abdul, wilayah yang diklaim milik ahli waris Adam Malik meliputi RT 02, 04, dan 05; sebagian RT 06 dan 07; serta sebidang lapangan merah yang seluruhnya berada di wilayah RW 15.

PT Pulomas Jaya, anak badan usaha milik daerah PT Jakarta Propertindo, membantah pengakuan keluarga ahli waris. Lahan tersebut merupakan tanah Pemprov DKI. Dasar hukumnya, kepemilikan Eigendom Verponding Nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2 beserta garapannya berdasarkan keputusan Metro Pertanian/Agraria Nomor SK II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com