Kompas.com - 06/11/2013, 11:51 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tersindir dengan ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa kemacetan merupakan urusan kepala daerah masing-masing. Menurut dia, SBY sudah lama mengomentari soal kemacetan Jakarta.

"Enggaklah. Pak SBY, kan, sudah mulai ngomong ini dari zamannya Pak Fauzi Bowo. Enggak nyindir menurut saya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Basuki menjelaskan, SBY telah menugaskan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah lama yang belum terselesaikan, yaitu kemacetan. Selain itu, Wakil Presiden Boediono juga selalu mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam mengatasi kemacetan.

Basuki sebelumnya juga mendukung kebijakan mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY. Pada saat Pemprov DKI sedang menyiapkan pengadaan sejumlah transportasi massal pada akhir 2013 dan awal 2014 untuk mengurai kemacetan Jakarta, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah atau low cost green car (LCGC) malah keluar.

Dengan peraturan tersebut, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan mobil yang mengonsumsi bahan bakar setidaknya 20 kilometer per liter dipasarkan jauh lebih murah dengan perkiraan harga mencapai Rp 100 juta saja.

Basuki melihat kebijakan pemerintah pusat lainnya tentang transportasi dan antisipasi kemacetan Ibu Kota mendukung kebijakan Pemprov DKI. "Buat ERP, pemerintah kasih PP, termasuk kereta api jalan layang, mereka bantu dan penambahan gerbong kereta api juga mereka bantu," kata Basuki.

Sebelumnya, SBY mengatakan, seharusnya kepala daerah setempat bertanggung jawab soal kemacetan. Pernyataan SBY dilontarkan seusai mendapat keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal kemacetan di Jakarta yang cukup parah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (Solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya, kan, banyak sekali, macet tiga jam, empat jam," ujar SBY.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Megapolitan
Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat 'Crowd Free Night'

Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat "Crowd Free Night"

Megapolitan
Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Megapolitan
Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.