Basuki: Masih Ada Lurah yang Minta Sumbangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak semua lurah di Jakarta bekerja dengan baik. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI akan mengevaluasi kinerja lurah dan camat pada Desember 2013.

Menurut Basuki, sejak dilaksanakan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan, kinerja camat dan lurah semakin baik. Meski demikian, masih ada lurah yang menarik pungutan liar kepada warga.

"Delapan puluh sampai 90 persen sudah oke untuk lurah. Nah, yang 10 persen itu masih ada lurah yang masih minta sumbangan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Praktik meminta sumbangan atau pungutan itu akan menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam evaluasi lurah dan camat. Selain itu, penilaian juga dilakukan untuk menakar seberapa cepat pelayanan terhadap kebutuhan warga. Basuki menyebutkan, kepuasan pelayanan kepada masyarakat itu merupakan aspek terpenting dalam penilaian lurah-camat.

Lurah dan camat, Basuki mengatakan, juga dapat menjamin tidak ada lagi pungutan liar di wilayahnya. Keduanya harus mengetahui warga mana saja yang seharusnya mendapat fasilitas kesejahteraan pemerintah. Saat ini, ada lurah dan camat hasil seleksi promosi terbuka yang kinerjanya sudah baik dengan membuka kantor pelayanan setiap hari dan hingga malam hari. Oleh karena itu, Basuki mengingatkan lurah dan camat agar lebih cepat mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing, bukan Jokowi atau Basuki yang tahu lebih dulu.

"Jangan sampai ada yang terlunta-lunta putus sekolah dan lurahnya tidak tahu. Masak mesti saya yang cari tahu," kata Basuki.

Basuki mengatakan, ada beberapa pejabat yang ingin dilayani daripada melayani. Padahal, menurut dia, pejabat itu bersifat melayani, bukan dilayani. Hal itulah yang harus terus ditanamkan kepada para PNS DKI muda.

Di samping itu, Pemprov DKI juga akan melakukan perampingan birokrasi, misalnya pada badan pelayanan umum pengadaan barang. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak akan memiliki badan lelang sendiri. Akan ada badan pelelangan untuk semua SKPD. Dengan itu, Pemprov DKI dapat menghemat hingga 1.000 orang PNS.

"Namun, bukan berarti pelayanan berkurang. Kalau memang butuh orang, akan kita tambah, dan kalau pelayanan yang ini cukup dengan orang sekian ribu, ya tidak perlu ditambah. Intinya melayani warga," kata Basuki.