Dia melanjutkan, selain kapasitas sungai terhitung masih mumpuni menampung debit air, sodetan akan dibangun di bawah tanah, seperti sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur. Di pintu masuk dan keluar sodetan tersebut juga akan dilengkapi pintu air. Gunanya, jika kapasitas Cisadane telah di ambang batas, pintu air ditutup dan membiarkan aliran air tersebut melewati Sungai Ciliwung.
Untuk sodetan sepanjang 1,2 kilometer tersebut, Kementerian PU akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Pemkot dan Pemkab Tangerang. Pasalnya, dua pemerintah tersebut tidak datang dalam rapat koordinasi pada Senin siang di posko Katulampa.
Waduk Ciawi dan Sukamahi
Tidak hanya Sodetan Ciliwung-Cisadane, proyek penting yang diputuskan adalah pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Jawa Barat. Untuk mempercepat pembangunan, pembebasan lahan dua waduk diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta, sedangkan pembangunan fisik diserahkan ke Kementerian PU.
Adapun Pemprov Jawa Barat sebagai pemilik lahan hanya membantu. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang turut serta dalam rapat tersebut tampak enggan bicara mengapa pembebasan lahan dua waduk yang diambil alih Pemprov DKI Jakarta.
Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan, hal itu sangat memungkinkan. Sebab, jika mengikuti birokrasi prosedur yang kaku, prosesnya dipastikan membutuhkan waktu lama. Demi mengakali pemotongan prosedur tersebut, lanjut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini kan untuk kepentingan rakyat, kok. Wong saya juga intinya ndak ngambil uang atau korupsi dari dana itu, kok," lanjut Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku belum bisa mengatakan jumlah yang akan dikeluarkan untuk pembebasan lahan waduk yang rencananya dibangun tahun 2015 mendatang tersebut. Pihak Pemprov DKI Jakarta akan menunggu hasil konsultasi dengan BPK seiring rampungnya desain waduk di Kementerian PU.
Secepatnya, Kementerian PU juga akan menerbitkan peraturan menteri soal pengalihan wewenang pengelolaan waduk dan situ-situ yang tersebar di daerah penyangga Jakarta kepada pemerintah setempat. Diketahui, ada ratusan waduk atau situ yang berada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berpengaruh terhadap masuknya debit air ke DKI Jakarta.
Rapat yang digelar sekitar dua setengah jam itu dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agus Wijanarko, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor Rahmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad, dan Wakil Bupati Bekasi Ahmad Syaikhu.
Perwakilan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Kota atau Kabupaten Tangerang tidak hadir dalam rapat. Tidak diketahui pasti alasan ketidakhadiran mereka.
Terkini Lainnya
