Basuki Merasa Dibohongi Kadis Kebersihan DKI

"Kita kan sudah ajukan anggaran, tapi Pak Unu (Unu Nurdin, Kadis Kebersihan, red) asal ngomong gitu lho. Dia bilang DPRD yang menahan (usulan), ternyata malah dia yang berbohong ke kita," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Menurut Basuki, Unu mengatakan anggaran tersebut dicoret karena DPRD tidak menyetujuinya. Padahal anggaran itu dihapus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Penghapusan anggaran 200 truk sampah dilakukan Bappeda DKI disebabkan karena Dinas Kebersihan yang tidak bisa menjelaskan secara detail tujuan pengadaan 200 truk tersebut serta kelanjutan pengangkutan sampah oleh swasta.

Atas segala permasalahan itu, Basuki mengaku telah bertemu dengan Unu secara pribadi. Unu beralasan akan kembali mengajukan anggaran tersebut pada Januari 2014 saat pembahasan APBD masih dilaksanakan. Namun akhirnya, rencana pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah terlambat.

Bahkan Unu juga menegaskan kalau yang lebih mengetahui detail terkait anggaran pengadaan 200 truk sampah adalah Wakil Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas. "Sederhana kan? Kalau wakilnya lebih pintar, ya wakilnya saja yang jadi kepala dinas dong," ujarnya sambil tertawa.

Basuki juga memiliki alasan tersendiri mengapa ingin swakelola pengangkutan sampah. Selama ini, kerja sama swasta dengan Pemprov DKI, pembagian kerjanyaa tidak jelas. Pihak swasta juga tidak pernah diberi sanksi tegas dan dikenakan denda apabila tidak bisa mengangkut sampah. Apabila semua swakelola, maka DKI idealnya memiliki hingga 400 unit truk sampah. Terlebih truk sampah yang dimiliki DKI Jakarta sebagian besar sudah berusia uzur dan tidak laik pakai.

DKI baru dapat meremajakan sebanyak 92 truk sampah hasil pengadaan melalui e-catalogue dan 51 sumbangan para pengusaha corporate social responsibility (CSR).

Sebelumnya, polemik pengadaan truk sampah ini berawal dari pengakuan Kepala Dinas Kebersihan DKI, Unu Nurdin kepada Gubernur DKI, Joko Widodo dan Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan pengadaan truk sampah ditolak oleh DPRD lantaran tidak tertera dalam APBD 2014. Namun, pihak DPRD DKI juga membantah telah menolak usulan pengadaan 200 truk sampah karena tidak pernah menerima draft usulan tersebut.

"Bagaimana bisa ditolak? Pengajuan pengadaan 200 truk sampah itu tidak masuk dalam draft dari Bappeda yang diserahkan ke dewan," kata anggota DPRD Komisi D (bidang pembangunan), Sanusi.