Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2014, 11:20 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penemuan dugaan penyelewengan dalam penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem penggunaan KJP agar menjadi lebih baik ke depannya.

"Terima kasih kepada ICW atas perhatian yang sangat tinggi pada program KJP ini, yang menemukan adanya penyimpangan 19,4 persen, baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar Rp 50.000. Data ini akan kami jadikan entry poin untuk membenahi KJP," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Menurut Lasro, Dinas Pendidikan DKI berencana akan menugaskan seksi pendidikan dan pengawas di kantor-kantor kecamatan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keluarga-keluarga penerima KJP. Nantinya, kata dia, seksi pendidikan dan pengawas dari kantor kecamatan akan mencocokkan antara dokumen pengajuan KJP dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Kita akan membuat sistem pengawasan yang lebih komprehensif bersama LSM dan teman-teman media. Sebab, kembali ke tujuan awal, untuk apa KJP ini diadakan. KJP diadakan untuk akses anak bangsa yang nasibnya belum seindah teman-teman yang lain, bahasa kasarnya orang tidak mampu," ucap pria yang baru menjabat sebagai Kadisdik sekitar 1,5 bulan ini.

Sebelumnya diberitakan, ICW menemukan hampir seperlima penerima KJP yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak tepat sasaran. ICW menilai hal ini terjadi karena pemberian KJP  tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Dari total 405.000 penerima KJP tahun 2013, data ICW mencatat 19,4 persen meleset.

Jumlah penerima KJP yang meleset tersebut terdapat di jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 14,6 persen, SMP/MTs sebanyak 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK sebanyak 1,4 persen. Salah satu temuan tidak tepat sasaran itu adalah program bantuan justru menyasar kalangan mampu. Menurut ICW, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan KJP tersebut salah sasaran. Penyebab dominan adalah orangtua belum mendapat informasi apakah anak mereka masuk dalam daftar penerima KJP atau tidak, jumlahnya mencapai 58,1 persen.

Adapun pelajar yang belum pernah didata KJP sebanyak 18,5 persen, yang tidak tahu program KJP 2,9 persen, penyebab lain sebanyak 17,5 persen. ICW juga menemukan ada sekolah yang memberikan kuota untuk jumlah pelajar penerima KJP.

Temuan ICW ini melalui pemantauan KJP pada tahun 2013 dengan metode citizen report cards (CRC). Pemantauan dilaksanakan mulai 3 Februari hingga 17 Maret 2014 dengan jumlah responden 650 orang. Adapun margin of error sekitar 4-5 persen dan tingkat kebenaran 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Megapolitan
Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Megapolitan
Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Megapolitan
Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Megapolitan
Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Megapolitan
Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Megapolitan
Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas 'Headway' KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas "Headway" KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Megapolitan
Fenomena Tawuran di Pasar Deprok, Disebut Ulah Provokator dan Diawali Pemasangan Petasan

Fenomena Tawuran di Pasar Deprok, Disebut Ulah Provokator dan Diawali Pemasangan Petasan

Megapolitan
Syoknya Lansia di Bogor, Nyaris Tewas Usai Tertimbun Reruntuhan Rumahnya yang Ambruk akibat Longsor

Syoknya Lansia di Bogor, Nyaris Tewas Usai Tertimbun Reruntuhan Rumahnya yang Ambruk akibat Longsor

Megapolitan
Pengakuan Alumni STIP soal Senioritas di Kampus: Telan Duri Ikan hingga Disundut Rokok

Pengakuan Alumni STIP soal Senioritas di Kampus: Telan Duri Ikan hingga Disundut Rokok

Megapolitan
Junior Tewas Dianiaya Senior di STIP, Keluarga Pelaku Belum Datangi Pihak Korban

Junior Tewas Dianiaya Senior di STIP, Keluarga Pelaku Belum Datangi Pihak Korban

Megapolitan
Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ

Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ

Megapolitan
Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Pegawai Berhamburan ke Luar Gedung

Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Pegawai Berhamburan ke Luar Gedung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com