Menurut Ahok, Ini Perbedaan Taufik Yudi dan Lasro Marbun

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama hampir dua tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah merasakan jalannya sistem pendidikan Ibu Kota di bawah pengelolaan Taufik Yudi Mulyanto dan Lasro Marbun. Menurut dia, keduanya memiliki karakter yang berbeda dalam membangun sistem pendidikan di Jakarta. 

"Pak Taufik itu baik, tapi dia enggak berani mengubah sistem dan memotong anggaran," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (7/8/2014). 

Menurut dia, kesalahan realisasi sistem pendidikan di Jakarta bukan karena Kepala Dinas Pendidikan. Anak-anak buah dan para suku dinas pendidikanlah yang selama ini membandel dan kerap tidak ingin mengikuti peraturan yang ada.

Perilaku memungut pungli orangtua murid dan pungli lainnya masih belum bisa dihilangkan oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, dan PNS Dinas Pendidikan lainnya. Menghadapi itu, menurut Basuki, Taufik membiarkan anak-anak buahnya untuk tetap melanggar peraturan. Taufik dianggap kurang dapat bersikap tegas menindak anak buahnya yang membandel.

Tak hanya itu, Basuki juga menganggap Taufik tidak bisa memotong besarnya alokasi anggaran untuk pos yang tidak perlu. Akibat sikap kurang tegas Taufik itu, ia bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memindahkannya menjadi Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada 12 Februari 2014 lalu. 

Pada hari yang sama, Jokowi-Basuki menunjuk Kepala Biro Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) DKI Lasro Marbun menggantikan posisi Taufik sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Berbeda dengan Taufik, menurut Basuki, Lasro berani mengubah sistem pendidikan yang selama ini amburadul.

Selain itu, Lasro juga berani memotong besarnya anggaran pendidikan. Ia juga dianggap telah berhasil merampingkan banyaknya jabatan di Dinas Pendidikan, seperti penghapusan jabatan pengawas sekolah tingkat kecamatan dan Pusat Pelatihan Kejuruan.

"Selain sistemnya diubah, dia siapkan pengganti sistemnya juga. Bedanya di situ," kata Basuki.