Jokowi Jangan Cuma Janji Manis Doang

Warsih (31) dan Natalia Siregar (49) datang ke Balaikota, Jakarta, pada Jumat (8/8/2014) siang. Mereka ingin meminta kepastian pencairan KJP bagi anaknya.

"Jokowi jangan cuma janji manis doang, tapi enggak ada buktinya. Duit KJP anak saya pake dibekep-bekep. Nanti dikorupsi lagi," ujar Warsih kepada Kompas.com di Balaikota pada Jumat siang.

Warsih memiliki dua putri, Utami Yunianti (12), yang duduk di kelas 1 SMP 97 Galur, dan sang kakak, Utari Yunianti (13), yang duduk di kelas 2 SMP yang sama. Sejak KJP diterapkan, kedua putrinya telah mendapatkan tiga kali dana KJP. Dana itu dicairkan melalui Bank DKI tiga bulan sekali.

Bagi Warsih yang hanya bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) berpenghasilan Rp 500.000 per bulan, uang KJP sebesar sekitar Rp 500.000 itu sangatlah membantu.

"Langsung saya beli tas, sepatu, buku, seragam sekolah, alat tulis, sama nambah-nambah uang jajan sekolah. Sebenarnya kurang, tapi itu saja sangat membantu," lanjut dia.

Namun, sejak November 2013 lalu, KJP dihentikan. Penghentian atas dasar imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. KPK mengimbau penghentian program berbasiskan dana hibah menjelang pemilihan presiden.

Diketahui, dana KJP memang berasal dari dana hibah. Kini, proses pemilu sudah lewat. Warsih dan orangtua murid lain menanyakan kelanjutan KJP ke sekolah. Pihak sekolah pun meminta orangtua murid untuk memperpanjang surat keterangan miskin (SKTM) di kelurahan asal. Warsih mendengar kabar, KJP keluar tanggal 15 Juni 2014.

"Tapi, nyatanya sampai sekarang belum keluar juga. Saya orang miskin, hidup susah, saya utang ke mana-mana. Saya minta cepat dana itu dicairkan," ujar Warsih.

Orangtua murid lainnya, Natalia Siregar (49), bernasib sama. Kedua anaknya, Abel Davis, yang duduk di kelas 3 di SMP 156 Kramat Pulo dan Amanda yang duduk di kelas 3 SMA Advent tidak kunjung mendapatkan KJP. Dia percaya Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama mampu menyelesaikan persoalan itu.

"Saya yakinlah Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa menyelesaikan ini, terutama sebelum Pak Jokowi resmi jadi presiden. Kita udah bela-belain milih Jokowi kemarin," ujar Natalia.

Berdasarkan konfirmasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, dana hibah KJP akan cair pada pekan kedua atau ketiga bulan Agustus 2014. Dinas Pendidikan DKI telah menyediakan dana, yakni Rp 799 miliar. Namun, sesuai dengan jumlah penerima KJP, hanya Rp 670 miliar yang dicairkan. Adapun penerima KJP ialah sebesar 575.670 siswa.