Peta Kekuatan Koalisi PDI-P Vs Gerindra, Siapakah yang Akan Jadi Pendamping Ahok?

PDI-P dan Gerindra merupakan pihak yang berhak mengajukan nama cawagub DKI. Sebab, saat masih menyandang status "rekan koalisi", kedua partai itu sepakat untuk mengusung Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012.

Saat itu, Jokowi berstatus perwakilan PDI-P, sementara Ahok dari Gerindra. Dalam hal pengajuan nama cawagub sesuai peraturan yang berlaku, pihak pengusung akan diminta menyepakati dua nama yang nantinya akan dimajukan untuk mengikuti proses pemilihan yang akan dilakukan oleh seluruh anggota DPRD.

Kata sepakat itulah yang sampai saat ini belum ada di antara kedua partai tersebut, setidaknya seperti yang mencuat di publik melalui pemberitaan media massa. PDI-P menganggap dua nama cawagub seharusnya berasal dari PDI-P karena itu merupakan posisi untuk menjadi pendamping Ahok, yang notabene kader Gerindra.

"Logikanya sederhana. Jokowi kan kader PDI-P. Jadi, kami yang berhak menentukan siapa pengganti Jokowi," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, Prasetio Edi Marsudi, Senin (25/8/2014).

Sementara itu, Gerindra menilai, mereka juga berhak mengajukan nama cawagub. Sebab, bagi mereka, pada 2012 telah disepakati bahwa posisi gubernur adalah milik PDI-P, sedangkan wakilnya adalah Gerindra.

Perihal kemudian gubernur dari PDI-P pergi meninggalkan posisi tersebut dan kader dari Gerindra yang naik, hal itu terjadi karena proses undang-undang. Gerindra pun menilai, idealnya untuk dua nama cawagub, baik PDI-P maupun Gerindra masing-masing mengajukan satu nama.

"Posisi wagub yang kosong nanti diajukan oleh partai pengusung, dalam hal ini PDI-P dan Gerindra. PDI-P satu orang, Gerindra satu orang," ujar anggota DPRD dari Fraksi Gerinda, Mohammad Sanusi.

Peta kekuatan PDI-P dan Gerindra di DPRD DKI

Anggota DPRD DKI periode 2014-2019 telah resmi dilantik, Senin (25/8/2014). Pada periode kali ini, PDI-P menjadi partai yang memiliki kursi terbanyak dengan 28 partai. Namun, bukan berarti calon dari partai berlambang moncong putih itu yang akan memenangkan voting apabila calon yang diajukan adalah satu dari PDI-P dan satu dari Gerindra.

Setidaknya, hal itulah yang diprediksi oleh Ahok. Ia memprediksi, apabila dua nama cawagub DKI terdiri atas satu dari PDI-P dan satu dari Gerindra, dapat dipastikan kandidat dari Gerindralah yang akan memenangi voting di DPRD DKI.

Ahok menganggap, Gerindra memiliki koalisi yang lebih besar. Koalisi tersebut tak lain adalah Koalisi Merah Putih, yakni koalisi yang dibentuk untuk mendukung Prabowo pada pilpres yang lalu.

"Kalau PDI-P dua-duanya, Gerindra enggak mau tanda tangan. Kalau satu-satu (Gerindra satu, PDI-P satu) voting di DPRD, bisa-bisa kalah PDI-P," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Tak hanya Ahok, pihak PDI-P juga mengakui hal yang sama. Menurut Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin, jumlah anggota DPRD DKI dari PDI-P ditambah dengan anggota dari partai koalisi, seperti dari PKB, Nasdem, dan Hanura tidak sanggup menyaingi jumlah anggota DPRD dari Gerindra beserta koalisinya, yang terdiri atas PKS, PPP, Demokrat, Golkar, dan PAN.

"Koalisi yang kita bina saat pilpres totalnya yaitu 28, 10, 6, 5. Jadi, walaupun dengan anggota yang baru, kita juga kalah dengan komposisi yang sekarang," kata Boy.

Anggota DPRD DKI periode 2014-2019 seluruhnya berjumlah 106 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah anggota DPRD dari poros koalisi PDI-P adalah sebanyak 49 orang, yang terdiri atas 28 dari PDI-P, 10 dari Hanura, 6 dari PKB, dan 5 dari Nasdem.

Sementara itu, poros koalisi Gerindra terdiri atas 57 orang, yang terdiri atas 15 dari Gerindra, 11 dari PKS, 10 dari PPP, 10 dari Demokrat, 9 dari Golkar, dan 2 dari PAN. Sejauh ini, ada lima nama yang telah disebutkan Ahok memiliki peluang kuat untuk mendampinginya.

Kelimanya terdiri atas 3 politisi PDI-P, 1 politisi Gerindra, dan 1 dari kalangan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk nama-nama dari PDI-P, ketiganya ialah Ketua DPD PDI-P DKI Boy Sadikin, mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH, dan mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat.

Sementara itu, nama yang mencuat dari kalangan Gerindra adalah anggota DPRD Mohammad Sanusi. Dari lingkungan Pemprov DKI, nama yang muncul ke permukaan adalah Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani.