Dua Tahun Jokowi-Ahok, Setahun Belakangan Jakarta Memburuk

Pada satu tahun awal pemerintahan Jokowi-Basuki, Joga menilai Jokowi telah melaksanakan 10 langkah awal penanggulangan banjir. Di antaranya seperti normalisasi waduk, sungai, kali penghubung, hingga perbaikan 73 pompa. Jokowi, lanjut dia, baru merealisasikan normalisasi empat waduk, yakni Pluit, Ria Rio, Tomang Barat, dan Pondok Labu. Padahal Jakarta memiliki 40 waduk situ atau embung yang ‎memprihatinkan kondisinya.

Seluruh program normalisasi ini berjalan jika warga yang telah menetap di bantaran kali telah direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Joga meminta Basuki untuk fokus pembenahan relokasi warga saja dan tidak memunculkan wacana baru dalam penanggulangan banjir. "Selama warga tidak direlokasi, ya normalisasi tidak dilaksanakan juga. Sudah Ahok lebih baik fokus dan konsisten menyelesaikan program yang sudah ada saja," lanjut Joga.

Penertiban pedagang kaki lima

Dari sisi penertiban pedagang kaki lima (PKL), di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Basuki, Joga memandangnya gagal. Sebab, para PKL yang sebelumnya telah ditertibkan dan direlokasi ke lokasi binaan (lokbin) baru, justru berdagang ke luar pasar lagi dan menyebabkan kemacetan. ‎Awalnya, DKI bakal menjadikan penertiban PKL di tiga pasar, Pasar Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara sebagai "role model" untuk penertiban pasar lainnya. Namun, yang terjadi adalah PKL di sana lebih memilih untuk berdagang di luar pasar. Padahal, lanjut Joga, ‎penertiban PKL ini adalah keberhasilan program pada tahun pertama kepemimpinan Jokowi-Basuki.

Tahun kedua ini program penertiban PKL mengalami kemunduran. "Sekarang Pasar Blok G kosong sama pedagangnya, mereka lebih memilih balik berdagang ke luar pasar. Ini disebabkan kontrol dan pengawasan pimpinan yang kurang terhadap penataan PKL ini," ujar Joga.

Kesulitan DKI dalam mengantisipasi PKL adalah menertibkan PKL Monas. Saat acara PRJ Monas beberapa waktu lalu bahkan PKL liar lebih menguasai acara dibanding pedagang yang terdaftar untuk berdagang di sana. Berbagai cara dan upaya dilakukan Basuki untuk dapat menertibkan PKL Monas. Seperti peralihan kepemimpinan UP Monas yang baru, libur tiap hari Senin, dan penguatan pengawasan Satpol PP serta satpam UP Monas. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pun telah mendata sebanyak 339 PKL resmi untuk berdagang di Lapangan IRTI Monas. Sayangnya, program penataan PKL di IRTI Monas itu baru dapat terlaksana November mendatang.

"Langkah Ahok untuk membuat identitas PKL dengan Bank DKI juga sudah bagus. Ini sebagai salah satu cara dalam menegakkan Perda Ketertiban Umum Nomor 8 Tahun 2007," kata Joga.

Secara umum, Joga memberi nilai 6-6,5 pada pemerintahan Jokowi Basuki tahun kedua ini. Sebelumnya tahun lalu, Joga menilai ‎pemerintahan DKI mencapai 6,5-7. "Ternyata belum ada progress positif selama dua tahun ini," tutup dia.