Menteri Hukum dan HAM Segera Bahas Surat Rekomendasi Pembubaran FPI dari Ahok

"Surat tentang pembubaran FPI dengan nomor surat 2513/-072.25 tertanggal 10 November 2014 sudah kami terima," kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Rakhmat Renaldy kepada Kompas.com. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sendiri sedang tidak di tempat.

Yasonna masih berada di Medan menghadiri sebuah acara hingga nanti malam. Meski demikian, kata Rakhmat, Yasonna akan segera membahas surat rekomendasi tersebut pada esok hari, setelah mengadakan rapat. [Baca: Begini Surat Rekomendasi Pembubaran FPI yang Dibikin Ahok]

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok melayangkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Soal surat rekomendasi tersebut, Ahok mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu.

"Mudah-mudahan banyak gubernur, bupati, wali kota, yang berani ikuti jejak saya (beri surat rekomendasi pembubaran FPI). Kami kirim surat resmi ke Menkumham untuk rekomendasi sesuai UU Ormas. FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia," kata Basuki, di Balaikota, Senin (10/11/2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pembubaran dapat dilakukan Kementerian Hukum dan HAM melalui pengadilan untuk diberi sanksi berdasar data-data kepolisian.

Ada tiga jenis sanksi yang dapat diberikan kepada ormas pelanggar aturan, yakni teguran, pembekuan, serta pembubaran ormas.