Lulung Mengaku Tak Akan Ikut Makzulkan Ahok, asal...

"Gue enggak ikut (interpelasi dan impeachment Basuki). Dari awal gue bilang gue yang jagain Ahok (Basuki) dan janji mengawal pemerintahan dia sampai selesai," kata pria yang akrab disapa Lulung itu, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/2/2015). 

Lulung akan selalu mengawal pemerintahan Basuki dengan syarat Basuki harus bertindak sebagai seorang kepala daerah yang disegani warga maupun mitranya. Menurut dia, Basuki seharusnya lebih menjaga etika, norma, serta tutur bicaranya.

Ia pun mencontohkan dalam kasus bencana banjir Senin (9/2/2015) lalu. Menurut Lulung, seharusnya Basuki dapat mengevaluasi apa saja penyebab kawasan Istana Kepresidenan terendam banjir.

Bukan justru mencari-cari kesalahan pihak lain dan menyebut bencana itu sebagai sebuah sabotase.

"Kalau kayak begitu, ya gue enggak bisa jagain dia. Kalau misalnya saya enggak ikut tanda tangan interpelasi atau impeachment, Fraksi PPP ini anggotanya ada 10 anggota dan sisanya masih ada 96 anggota DPRD, 10 banding 96, kami tetap kalah dong," kata Lulung. 

Lebih lanjut, ia juga tidak sepakat dengan sikap Basuki beserta jajaran Pemprov DKI yang mengajukan dokumen APBD DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa sepengetahuan DPRD.

Selain itu, APBD yang diajukan Pemprov DKI tersebut berbeda dengan APBD yang telah disahkan pada 27 Januari 2015 lalu.

Berdasarkan logika Lulung, APBD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang dari kelurahan hingga berakhir di pembahasan komisi serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Misalnya, ada program normalisasi saluran air di RW 05 Pejompongan senilai Rp 300 juta. Kemudian, saat pembahasan, program itu bisa hilang, tetapi tetap ada nomenklaturnya.

DPRD yang memiliki hak budgeting, kata Lulung, kemudian kembali mengusulkan program ini ke Dinas Tata Air DKI dan disepakati pada paripurna.

"Sudah selesai, semua (eksekutif dan legislatif) setuju ketok palu dan ditandatangani kedua belah pihak. Eh kok tiba-tiba DKI menyampaikan APBD ke Kemendagri yang programnya tidak ada dan nilainya 0 (nol) lagi, jadi RAPBD 'mentah' yang diajukan DKI. Tenang saja, program 2015 tidak akan terhambat, kan tahun ini Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) DKI lagi," kata Lulung sambil berlalu.

Padahal, seharusnya Pilkada DKI baru berlangsung pada tahun 2017 mendatang. Apa hal ini berarti Lulung mendukung impeachment terhadap Basuki? 

DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi serta melakukan impeachment terhadap Gubernur Basuki.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menjelaskan bahwa Dewan akan berkoordinasi dengan semua fraksi yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Rencananya, Senin mendatang, mereka akan menggelar rapat pimpinan dengan semua fraksi untuk membahas interpelasi serta impeachment itu.

Adapun dasar menggunakan hak interpelasi terhadap Basuki ialah karena serapan APBD DKI 2014 rendah. Selain itu, pendapatan yang diterima DKI pada tahun anggaran 2014 juga tidak mencapai target.

Serapan anggaran tahun 2014 ialah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

Kemudian, latar belakang rencana interpelasi serta pemakzulan ini karena dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kemendagri berbeda dengan APBD yang sudah disahkan pada paripurna 27 Januari lalu.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelengseran seorang pimpinan daerah harus memenuhi syarat-syarat khusus. Beberapa hal di antaranya ialah pelanggaran tindak pidana oleh Gubernur DKI, salah satunya korupsi.

Jika Basuki melakukan sebuah skandal besar, seperti korupsi, mengganggu stabilitas keamanan, dan perbuatan makar, DPRD baru bisa melengserkan Basuki. Proses pelengseran Gubernur DKI Jakarta pun membutuhkan waktu yang lama.

DPRD harus bisa membuktikan bahwa Basuki benar melanggar peraturan, melakukan verifikasi, menyerahkan berkas ke Mahkamah Agung (MA), hingga akhirnya diputuskan oleh Presiden RI.