Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Presiden "Kerendem", Ya Enggak Apa-apa

Kompas.com - 12/02/2015, 22:26 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah anggapan bahwa pembenahan wilayah Waduk Pluit hanya untuk mengamankan kawasan Istana Kepresidenan. Waduk Pluit, lanjut dia, memiliki peran sentral dalam mengendalikan banjir di Jakarta.

Air dari Waduk Pluit yang meluap itu bisa berdampak ke bagian barat dan timur Jakarta, tak terkecuali Istana Kepresidenan.

"Pak Presiden mah kerendem (banjir) juga enggak apa-apa. Dia sudah biasa hadapi banjir. Makanya, kalau kepepet, (Istana) terendam (banjir) tinggi, kami akan buka (Pintu Air) Istiqlal, tetapi sampai sekarang enggak ada masalah," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (12/2/2015). 

Di samping itu, ia juga tidak sependapat jika dikatakan tak memberi perhatian kepada normalisasi sungai lain. [Baca: Tak Perlu Izin Jokowi, Ahok Bakal Terus Buka Pintu Air Manggarai]

Permasalahannya, lanjut Basuki, hanya Waduk Pluit yang rumah susun untuk relokasi warganya yang telah siap dihuni. Karena itu, Pemprov DKI terus membongkar bangunan liar di bantaran Waduk Pluit untuk dinormalisasi.

"Kalau misalnya di daerah lain, enggak mau (terendam) banjir, ya sungainya mesti dinormalisasi. Karena orang-orang sekarang tinggalnya di dalam sungai dan sekarang rusun-rusun juga banyak yang belum jadi, bagaimana dong," kata Basuki pasrah. 

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menjamin, jika Pemprov DKI berhasil membangun ribuan blok rusun, Jakarta tidak akan terendam banjir.

Pria yang biasa disapa Ahok itu meyakini kondisi drainase serta waduk dalam keadaan baik sehingga genangan serta banjir akan surut tidak lebih dari satu hari.

"(Genangan surut) itu yang saya jamin. Kan kalian sudah pernah rasakan yang waktu hujan begitu lebat Sabtu-Minggu kemarin, orang-orang lihat kok enggak ada genangan karena semua saluran, semua drainase, kita sudah kita perbaiki dengan baik," ujar Basuki sesumbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com