Mendagri: DPRD Tak Ajukan APBD Versi Mereka ke Kami

Sebelumnya, beredar kabar DPRD juga mengirim RAPBD versi mereka ke Kemendagri pada 19 Februari 2015 lalu.  "Setahu saya mereka hanya mengajukan surat keberatan saja, tidak menyerahkan RAPBD," kata Tjahjo, di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (4/3/2015). 

Ia menjelaskan Kemendagri telah menyelesaikan evaluasi RAPBD yang diajukan DKI seusai paripurna pengesahan pada 27 Januari 2015 lalu. Pihaknya hanya melakukan evaluasi APBD yang dikirim sesuai perundang-undangan yang berlaku. APBD dianggap sah jika telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Rencananya, APBD akan disahkan Kemendagri sebelum 8 Maret 2015, atau sekitar 7 Maret 2015. Namun, Tjahjo belum dapat memastikan apakah setelah hasil evaluasi, APBD DKI 2015 sudah dapat dicairkan atau belum.

"Nanti tanggal 7 Maret hasil evaluasinya kami serahkan ke Pemprov DKI. Bagaimanapun ini kan saling berhubungan, kalau ada pendapat yang beda (antara Pemprov DKI dan DPRD DKI) yang beda harus dirembuk bersama," kata Tjahjo.

Sekadar informasi, DKI mengirimkan dokumen APBD 2015 ke Kemendagri, pada 4 Februari 2015. Pengiriman dilakukan oleh Kepala BPKD. Kemudian, DKI menerima surat dari Kemendagri tentang Penyampaian Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang APBD 2015 dan Rapergub DKI Jakarta tentang penjabaran APBD 2015, pada 6 Februari 2015.

DKI kembali mengirim surat balasan penyempurnaan APBD ke Kemendagri, pada 23 februari 2015. Hingga kini, Kemendagri masih melakukan evaluasi APBD DKI 2015.