Cegah Pengalihan Isu, Kisruh APBD DKI Harus Segera Diselesaikan

"Saya pikir ada kasus-kasus besar yang harus mendapatkan prioritas dari publik. Jangan sampai kisruh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini jadi pengalihan isu sehingga kasus lain tidak diperhatikan publik," kata Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, Selasa, (3/3/2015).

Apung menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran untuk mencegah hal ini. Kemendagri didorong untuk memediasi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta agar kisruh APBD tidak berlarut-larut.

"Kita mendorong Kemendagri untuk memediasi. Bukan intervensi, tetapi polemik ini jangan dijadikan polemik nasional yang menganggu kepentingan-kepentingan lain. Makanya harus cepat diselesaikan," ujar Apung.

Penyelesaian

Selain mendorong Kemendagri untuk mediasi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, penyelesaian kekisruhan APBD juga dapat dilakukan dengan mencoret anggaran siluman tahun 2015 dari APBD karena anggaran tersebut belum memasuki tahap pengesahan.

"Khusus APBD 2015 ya mending dicoret dan dialokasikan untuk yang lain," kata Apung.

Dia menjelaskan, anggaran siluman lebih baik dialokasikan untuk masalah kemiskinan dan pendidikan. Ia menuturkan, masih ada sekitar 300 ribu penduduk miskin di Jakarta yang membutuhkan dana tersebut.

Anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun itu juga dapat dialokasikan untuk pembangunan jangka pendek dan jangka menengah DKI Jakarta.

Sementara untuk anggaran uninterruptible power supply (UPS) tahun 2013-2014, Apung mengungkapkan bahwa seharusnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bila sudah ditemukan kerugiannya, baru kemudian diproses oleh KPK. Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga diminta untuk transparan terkait APBD, serta tidak menggunakan APBD sebagai ajang untuk mengembalikan modal dana kampanye mereka.

"Jangan sampai ini dijadikan kepentingan sesaat setelah pemilu. Kemarin habis-habisan uangnya kemudian ini ada motivasi mengembalikan dana kampanye," kata Apung.