Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang Kasatpel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Ismawati mengaku, banyak diprotes warga usai program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberlakukan.

Pasalnya, banyak warga di Kelurahan Pasar Manggis yang masih ingin menggunakan alamat Jakarta di kartu tanda penduduk (KTP) meski sudah tidak tinggal di Ibu Kota.

Ismawati berpesan, agar warga yang segera mengurus perpindahan domisili agar lebih tertib administrasi.

Baca juga: Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

"Pesan saya kalau memang sudah setahun tidak berdomisili di DKI ada baiknya segera pindahkan saja (alamat KTP) agar lebih tertib administrasi," ucap Ismawati ketika diwawancarai oleh Kompas.com di Kelurahan Pasar Manggis, Kamis (25/4/2024).

Menurut Ismawati, ketidaktertiban administrasi akan menjadi kendala di setiap program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Contohnya, pas program vaksin pasti kan ada cakupan warga yang harus divaksin Covid-19. Karena datanya dari Dukcapil itu kan banyak. Tapi, real di lapangannya enggak ada," sambung dia.

Kendala lainnya adalah program pengetasan tengkes atau stunting.

Seringkali ada data anak yang mengalami stunting di Kelurahan Pasar Manggis, namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan sudah tidak tinggal di DKI Jakarta.

Baca juga: Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal Numpang KTP Jakarta

Program pemberantasan dan pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD) juga sempat terkendala karena tidak kesesuaian administrasi tersebu.

"DBD yang lagi naik, di sistem datanya tinggal di kelurahan Pasar Manggis, setelah dicek sama Puskesmas ternyata bukan," kata Ismawati.

"Jadi, penggunaan alamatnya aja yang di Pasar Manggis, orang-orangnya udah enggak ada," ucap dia lagi.

Kemudian kendala lain juga dialami petugas Dukcapil ketika membagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga.

Banyak warga yang tidak lagi tinggal di DKI Jakarta masih terdaftar sebagai penerima bansos itu.

Baca juga: Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Hal itulah yang berpotensi membuat program dari Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah pusat menjadi tidak tepat sasaran.

Ismawati berharap, usai penataan NIK ini program dari Pemprov DKI Jakarta bisa lebih tepat sasaran.

"Setelah penataan diharapkan program-program dari Pemprov DKI Jakarta semoga tepat sasaran semua, terutama bantuan sosial," tutupnya.