Anggota DPRD Pertanyakan Sikap Ahok Pertahankan Saham DKI di Perusahaan Miras

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di perusahaan itu. "Tentang minuman keras yang dikelola Pemprov DKI melalui PT Delta, masyarakat DKI pasti tidak rela uang pajak digunakan untuk mengelola minuman keras," kata Ramli saat mengajukan pertanyaannya kepada Basuki dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Jakarta Utara, di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (1/4/2015). 

Dalam kesempatan itu, ia mendukung kebijakan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk melarang penjualan miras di minimarket, mulai 16 April 2015.

Ramli mengimbau Basuki untuk mengalihkan saham kepemilikan DKI di PT Delta untuk PD Dharmajaya. Terlebih lagi, Pemprov DKI sedang gencar ingin mengelola sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kenapa saham di PT Delta enggak dicabut dan untuk mengelola sapi supaya pasar daging bisa dikelola Pemda (Pemprov DKI?)" kata Ramli. 

Ahok, sapaan Basuki, langsung menjawab permintaan Ramli tersebut. Ia menjelaskan, permasalahan pemasaran miras menjadi polemik di beberapa negara, termasuk di Indonesia.

Bahkan, Basuki melanjutkan, Pemerintah Amerika Serikat pernah melarang perdagangan miras. Namun, kebijakan itu berdampak negatif dengan semakin maraknya penyelundupan miras. Dengan demikian, ia menolak permintaan Ramli untuk melepas saham di PT Delta Djakarta.

"Sampai sekarang belum ada orang mati karena bir, yang mati itu minum oplosan. Itu kan saham yang sudah ada, dan kalau dijual (sahamnya) sayang. Kalau untuk pengelolaan sapi, enggak perlu jual saham dari PT Delta," kata Basuki. 

PT Delta Djakarta termasuk BUMD yang sehat karena memberi laba bagi kas daerah DKI Jakarta. Bahkan, BUMD tersebut berulang kali menyumbang banyak pemasukan dibanding dengan BUMD besar lainnya, seperti PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

Pada tahun 2012, PT Delta Djakarta masuk ke dalam tiga besar BUMD penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar bagi DKI, yaitu sebesar Rp 48.346.161.000, dan jauh melebihi PAD yang diberikan PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo, yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemprov DKI.

Sementara itu, pada tahun 2014, PT Delta Djakarta menyumbang Rp 50 miliar ke kas daerah. PT Jakpro, BUMD yang dimiliki Pemprov DKI, memiliki 99 persen saham mayoritas, tetapi hanya menyumbang Rp 25 miliar.