"Di sini enggak ada preman, Pak. Adanya pere (libur) makan," ujar salah seorang pedagang kepada Syarif, Kamis (28/5/2015).
Pada saat pembukaan Lenggang Jakarta, Ahok (sapaan Basuki) memang pernah menantang preman Monas jika berniat mengganggu Lenggang Jakarta.
Menurut Ahok, para preman yang biasa mengambil jatah lapak akan marah. Akan tetapi, pernyataan itu dibantah oleh PKL.
Mereka memastikan, tidak akan ada preman di Monas yang mengganggu Lenggang Jakarta. [Baca: PKL Monas Protes, Berdagang sejak Lama tetapi Tak Dapat Lapak di Lenggang Jakarta]
Kata mereka, yang terjadi justru PKL yang akan kelaparan karena kehilangan pelanggan. Itulah yang mereka sebut dengan pere atau libur makan. Selain masalah preman, Syarif juga menemukan fakta yang baru diketahuinya.
Selama ini, dia meyakini ucapan Ahok bahwa PKL Monas tidak memiliki KTP DKI. Akan tetapi, dia membuktikan sendiri bahwa KTP milik PKL di Monas menunjukkan domisili Jakarta.
Dia telah meminta untuk melihat semua KTP yang dimiliki PKL. Hasilnya, semua PKL yang dia mintai bisa menunjukkan KTP domisili Jakarta.
Syarif pun heran bahwa PKL yang berada di Monas tidak seperti yang disebut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yaitu tidak memiliki KTP DKI.
Dengan demikian, kata Syarif, PKL Monas merupakan warga Jakarta yang juga harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI. "Kata Gubernur, (PKL) enggak ber-KTP DKI, tetapi ternyata ber-KTP DKI," ujar Syarif.
Pada dialog tersebut, Syarif juga didampingi oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Syarif diajak untuk berdialog langsung dengan PKL untuk mengetahui keluh kesah mereka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.